Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid mempersoalkan dana di tiga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Khusus di Dinas Pendidikan, dana tersebut diperuntukkan untuk pembelian komputer dan gaji guru honorer.
Ketua PGRI Sulsel Wasir Thalib sangat menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, guru honor di Sulsel semestinya menjadi perhatian bersama.
“Ini menyangkut kemanusiaan. Mereka itu kasihan digaji sesuai jam berdiri dan nilainya sangat kecil. Harusnya malah ditambah, bukan justru ada masalah seperti ini,” katanya.
Jasa guru honorer, menurut Guru Besar UNM ini juga sangat dibutuhkan. Selama delapan tahun adanya moratorium penerimaan PNS membuat sejumlah daerah kekurangan guru.
“Kita harus sadar bahwa dunia pendidikan kita membutuhkan mereka. Jasa mereka sangat besar di sekolah tapi honornya sedikit bahkan juga kadang tertunda,” tambahnya.
Ia mengimbau agar pihak mana pun tak menjadikan anggaran gaji honorer alat politik. Kondisi guru honorer dinilainya cukup memprihatinkan.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid mempersoalkan sejumlah anggaran di Dinas Pendidikan yang dinilainya tak pernah dibahas. Padahal, dana tersebut telah disepakati sebelumnya. Dana itu diantaranya untuk pengadaan komputer dan juga gaji guru honorer se-Sulsel.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Irfan AB sebelumnya telah menyebut Kadir Halid Keliru. Menurutnya, pembahasan soal alokasi dana tersebut telah selesai dan disepekati. (*)