Pasalnya,saat ini masyarakat sudah cerdas dalam menimbang sebuah isu apalagi kemudahan mengakses informasi dalam mencari klarifikasi sebuah isu
dengan cara apapun cara-cara seperti ini tidak akan efektif mengingat tidak dapat di tolelir. selain telah menciderai demokrasi hal ini harus jika tidak segera ditindak tegas dapat memicu perpecahan di masyarakat, mengingat hanya diikuti oleh dua pasangan calon, demikian disampaikan Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha.
“Sulitnya mengungkap aktor dibalik aksi black campaign tersebut menjadikan hal serupa seolah merupakan hal yang biasa dalam setiap ajang pemilihan. Disinilah letak profesionalisme aparat penegak hukum di uji, karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sudah mencoreng pesta demokrasi dan jelas merugikan pihak korban. Selain itu, secara aturan juga cukup tegas disebutkan jika terbukti dilakukan oleh pendukung resmi kandidat tertentu maka pencalonannya akan dikenakan sanksi diskualifikasi” cetus Panji, Jumat (22/6/2018)
Panji menambahkan, jika melihat budaya pemilu ke belakang, umumnya pihak yang menjadi korban dari black campaign malah mendapat perhatian dari masyarakat itu pun jika aparat penegak hukum mampu mengungkap siapa aktor dibelakangnya. (*)