 |
| Andi Akmal Pasludin |
INSTINGJURNALIS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima oleh Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) setelah beberapa kali menyandang opini disclaimer.
Harapannya, ke depan KKP bisa lebih baik lagi dalam membangun kelautan dan perikanan Indonesia. Namun di sisi lain, ia mempertanyakan tidak adanya usulan tambahan anggaran KKP untuk tahun anggaran 2020, kendati mendapat penambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun.
“Harapan kami KKP bisa mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Karena kami menilai kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat strategis. Namun yang cukup menjadi pertanyaan kami, kami melihat Ibu Menteri tidak memberikan usulan tambahan anggaran. Apakah karena merasa sudah cukup? Menurut kami tidak. Salah satunya untuk pengawasan dan bantuan budi daya. Atau apa karena Ibu Menteri menilai tidak mungkin ada tambahan anggaran,” tandas Andi Akmal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa dukungannya terhadap penambahan anggaran KKP tidak semata dukungan politis. Namun juga sebagai sebuah bentuk dukungan tambahan anggaran dan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karenanya ia berharap pemerintah juga memberikan dukungan anggaran terhadap kementerian yang dinakhodai oleh Susi Pudjiastuti tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto. Politisi F-PKS ini menilai bahwa sebuah anggaran itu disusun berdasarkan kebutuhan, baik yang bersifat manajerial dan bersifat operasional seperti agenda-agenda kerja.
Menurutnya, kemungkinan kebutuhan yang bersifat manajerial tidak akan jauh berubah dari tahun ke tahun. Namun untuk yang bersifat operasional, seperti agenda-agenda kerja seharusnya ada perubahan yang cukup signifikan, karena terkait dengan persoalan pembangunan KKP secara substansial.
“Karena program-program kelautan ada di masyarakat, yakni masyrakat nelayan dan budi daya yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, anggaran ini seharusnmya mencakup semua kebutuhan yang diusulkan dari Sabang sampai Merauke. Dan saya tidak yakin anggaran KKP (tambah adanya usulan anggaran tambahan) yang disampaikan cukup untuk membangun nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih baik,” jelas Hermanto.
Oleh karena itu, dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena ini, Hermanto menekankan seharusnya KKP melakukan pemetaan terhadap kebutuhan realistis terhadap nelayan-nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Dengan begitu, pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara komprehensif, dan dengan postur anggaran yang riil. (*)
Editor : Satria