 |
| Peserta aksi saat memasuki kantor DPRD Bone, Kamis (26/09/2019) |
INSTINGJURNALIS.Com--Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa dari Organisasi PMII Bone bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Bone
di Kantor DPRD Bone berjalan damai. Para mahasiswa meminta mengkaji ulang pasal karet RUU KUHP dan menolak UU KPK yang bisa melemahkan pemberantasan korupsi.
Massa sebelumnya melakukan orasi dari Lapangan Merdeka menuju Tugu Air Mancur. Tiba di depan kantor DPRD Bone, mereka langsung menyampaikan aspirasinya.
Ketua PMII Cabang Bone, Sudri S.Sos mengungkapkan, aksi ini dilakukan untuk menuntut ulang melakukan pembahasan ulang. Sebab, pasal-pasal dalam RKUP dinilai masih bermasalah.
"Kami juga meminta pemerintah membatalkan revisi UU KPK yang baru saja disahkan. Revisi UU KPK dinilai membuat lembaga anti korupsi tersebut lemah dalam memberantas aksi para koruptor," kata Sudri dalam orasinya.
Senada disampaikan Nirwan Tifta selaku jendral lapangan (Jendlap) meminta restorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengancam.
"Merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat serta keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan, dan yang terakhir penolakan UU KPK," ujarnya.
Dalam aksi selama dua jam itu menuai hasil positif dari DPRD Bone, para wakil rakyat itu menerima tuntutan dari mahasiswa yang menginginkan pemerintah mengkaji ulang RKUHP dan RUU KPK.
"Unsur dari pimpinan dan pihak fraksi telah mendengar aspirasi dari mahasiswa dan kami juga telah menerima tuntutan-tuntutan itu dan kita minta mahasiswa kawal hal ini," papar Hj Adriani.
Politikus asal Golkar itu menuturkan, pihaknya telah menerima tuntutan dan akan segera disampaikan ke DPR RI. "Saya harapkan juga, ada dukungan dari para mahasiswa agar permasalahan ini dapat kita selesaikan sebaik mungkin," tuturnya.
Selain itu, aksi damai yang gelar PMII Bone dan DEMA IAIN Bone mendapat respon positif dari anggota DPRD Bone. "Aksi demo seperti ini yang harusnya dilakukan. Kita berdialog, sampaikan aspirasi dengan tentang menjunjung adab dan istiadat. Anarkis itu bukan solusi,” tambah Hj Adriani.
(Muhammad Ram)