 |
| Ilustrasi kebakaran |
INSTINGJURNALIS.com - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman meminta kepada pemerintah untuk membuka data secara terbuka kepada publik tentang data perusahaan sawit yang diduga kuat terlibat kasus pembakaran hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan.
Pasalnya, tidak cukup dengan hanya menyebutkan angka berapa banyak perusahaan serta sumber beberapa dana perusahaan yang diklaim berasal dari luar negeri tanpa dibarengi identitas nama perusaahaan tersebut
“Kalau ingin dibuka ke publik kenapa harus ada yang di tutupi seperti, sebaliknya dengan sikap seperti itu malah terkesan ada hal-hal lain yang sengaja tidak di ungkap, padahal kasus pembakaran hutan ini berdampak langsung kepada masyarakat, untuk itu rakyat berhak tahu tentang informasi siapa dibalik dari kejadian ini,” tutur Jajat dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (18/9/2019).
Menurut Jajat, jika pemerintah tidak terbuka terhadap informasi ini akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, terlebih sebelumnya pemerintah telah memberikan dana besar kepada sejumlah perusahaan sawit, sebaliknya dengan sedikitnya tentang informasi perusahaan yang diduga terlibat atas kebakaran hutan ini malah terkesan sengaja di tutupi dan bisa tidak menutup kemungkinan ada aktor besar yang terlibat.
“Masalah pembakaran hutan dan bencana asap ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah, karena disamping kejadian seperti ini bukan kali pertama dan terus berulang diperlukan tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan pembawa bencana ini, saya kira menebar wacana akan mencopot Pangdam dan Kapolda karena dianggap gagal mengatasi masalah kebakaran hutan bukanlah solusi, karena akar permasalahan itu justru berada pada perusahaan sawit itu sendir”, tutup Jajat
Dengan terbukanya informasi publik ini tidak akan menimbulkan persepsi miring terhadap pemerintah yang terkesan menutupi informasi di balik bencana ini.
“Dalam beberapa tahun ke belakang ada sejumlah perusahaan sawit yang telah menerima bantuan dana sangat besar dari pemerintah, kenapa saat ada kasus seperti ini pemerintah malah terkesan tidak serius dengan tidak membuka data perusahaan tersebut kepada publik, dampak dari kebakaran ini jelas sangat merugikan rakyat, untuk itu perusahaan yang terlibat harus bertanggung jawab”, tutur Jajat. (Us)
Editor : Satria