 |
| Terlihat kondisi bangunan mesjid Raya Watampone yang tidak terurus usai bongkar 2017 lalu. |
Kedatangan Wapres RI, Jusuf Kalla berhasil membangunkan kepekaan pengelola yayasan Masjid Raya Watampone. Pembangunan masjid itu kembali akan dilanjutkan. Meskipun begitu belum dapat dipastikan jadwal dimulainya pembangunannya. Hal tersebut diungkapkan oleh masyarakat Bukaka Muh.Saleh dengan dana kecewanya.
"Karena adanya kedatangan wapres JK, pasti lagi ada angin segar berbentuk janji yang dilakukan oleh ketua yayasan Mesjid Raya watampone sekda Bone, semoga saja kali ini terbukti," ungkapnya.
Ketua Yayasan Masjid Raya Watampone, Andi Surya Dharma yang ditemui disela kedatangan Wapres RI mengatakan pembangunannya akan segera dilanjutkan, setelah anggaran dari Jusuf Kalla sudah dikucurkan.
"Tergantung dari pak Jusuf Kalla, karena pembangunannya saat ini sudah diambli alih, kita hanya sampai di pembangunan pondasi saja," kata Andi Surya Dharma, Minggu (06/10/2019).
Hanya saja menurutnya , dana pembangunan masjid tersebut akan dikurangi dari perencanaan sebelumnya diangka 20 miliar akan dikurangi menjadi 13 miliar dan tidak jelas dana bersumber dari mana.
"Perencanaan anggaran sebelumnya kan 20 miliar, karena ada perubahan maka akan dikurangi 7 miliar menjadi 13 miliar," kata Sekda Bone itu.
Sebelumnya diketahui, Wakil Presiden Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menyempatkan diri berkunjung ke Masjid Raya Watampone, Minggu (06/10/2019). Kunjungan tersebut untuk melihat kondisi pembangunan yang sebelumnya mangkrak.
Sekedar diketahui bahwa masyarakat Bukaka sudah tidak percaya lagi dengan tata cara pengelolahan anggatan yang dikelolah oleh pihak yayasan, pembangunan awal mesjid raya Watampone ini diduga keras bermasalah, dan syarat korupsi.
Bahkan Sekda Bone sebagai ketua yayasan sudah pernah diperiksa pasca pembangunan pondasi mesjid raya tersebut, karena diduga keras ada penyimpangan dengan menghabiskan anggaran negara sebanya 1,8 milyar dengan hanya terlihat penggalian dan pembangunan pondasi.
Warga Bukaka Muh.Saleh, meminta agar sebelum dana kedua cair diminta agar ketua yayasan diperiksa oleh pihak penegak hukum karena anggaran yang digunakan sebelumnya diduga tidak masuk akal dengan kapasitas anggaran yang besar dan hanya membangun pondasi
"Sebelum anggaran kedua cair kami meminta pihak penegak hukum agar periksa hasil pembangunan yang menghabiskan anggatan awal tersebut," ungkapnya.
(Muhammad Ram)