Publik Nilai, Kasus ULP Sinjai Syarat Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan

10/11/2019 | 17:32 WIB

Bagikan:
Ilustrasi

INSTINGJURNALIS.Com--Kinerja pejabat ULP dan Pokja aliasa Panitia Tender Pemerintah Kabupaten Sinjai menjadi perbincangan hangat. Selama ini terus menuai sorotan yang mana diduga adanya syarat keras penyalahgunaan wewenang dalam menentukan pemenang tender di setiap proyek yang ada di Kabupaten Sinjai. Bahkan ULP ini telah dilaporkan  ke kepolisian. Namun, hingga sekarang belum ada kejelasan proses hukumnya.

Diketahui bahwa kabag ULP pemerintah Kabulaten Sinjai, H. Haris Achmad ini diduga bermain dengan sejumlah kontraktor untuk memback-up dokumen perusahaan setiap kontraktor tertentu yang masuk sebagai peserta lelang, bahkan tak segan-segan Kabag ULP ini diduga keras melakukan perbuatan melanggar hukum dalam kuasa pengawasan dan kewenangannya sebagai pejabat ULP sehingga dilaporkan kepenegak hukum.

Tercium adanya aroma KKN dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam sistem tender dipemerintahan Kabupaten Sinjai melalui ULP, sehingga mendapatkan hasil yang tidak baik dan menimbulkan riak di tengah pengusaha lokal.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pemuda Sinjai, Fadli mengatakan ULP merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang, hal itu dipertegas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Pasal 1 angka 7 dan 8 menyatakan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

"Bahwa kedudukan ULP di daerah adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa," kata Fadli, Jumat (11/10/2019).

Terpisah pemerhati hukum, Sudri menjelaskn bahwa seharusnya laporan polisi terkait ULP yang ada ada di Polres Sinjai harus diproses dengan baik jangan ada menimbulkan riak hingga publik menilai polisi dan ULP bermain dengan kasus tersebut.

"Laporan ini harus segera diproses, agar tidak menimbulkan anggapan dari publik atau masyarakat, bahwa ada indikasi permainan antara polisi dan pihak ULP," kata Sudri.

(Ardy)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI
 
INSTINGJURNALIS.COM - BERITA HARI INI - ALL RIGHTS RESERVED