 |
| Foto/Istimewa |
INSTINGJURNALIS.com - Direktur Nurjaman Center For Indonesian Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman kembali menyoal perbedaan sikap Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi
revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dengan tuntutan masyarakat yang menyoal kenaikan tarif BPJS Kesehatan.
"Tentu kita bertanya-tanya soal adanya perbedaan sikap dari presiden menyikapi KPK dengan hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni kenaikan iuran BPJS," Kata Jajat dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis, (10/10/2019).
Jajat mengaku heran kenapa Jokowi dan banyak elit seolah tidak perduli dengan masalah kenaikan Iuran BPJS, sementara hal itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Beda hal dengan kasus KPK yang berususan dengan pejabat yang merugikan keuangan negara hingga banyak pihak yang aktif untuk menyikapinya.
"Kalau melihat reaksi masyarakat kenaikan Iuran BPJS juga mendapatkan penolakan dimana-mana tapi kok seolah dianggap merupakan hal biasa tapi ini jelas permasalahan yang langsung bersentuhan dengan rakyat," sorot Jajat.
Jajat menyayangkan sikap para elit yang tidak meributkan masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ihwal kenaikan Iuran BPJS Kesehatan serta ancaman bagi masyarakat yang tidak bayar yang akan kehilangan akses pelayanan publiknya.
"Padahal ini merupakan hal yang penting bagi masyarakat," pungkas Jajat. (us)
Editor : Satria