 |
| Ilustrasi |
INSTINGJURNALIS.com - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menduga pembangunan tower 10 lantai yang akan dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Tahun 2020 ini merupakan proyek "siluman".
Hal itu diungkapkan Pengurus Kopel Indonesia, Musaddaq, Minggu (11/1/2020). Dia mengatakan, jika tidak dituangkan dalam pembahasan RPJMD pembangunan tower berlantai 10 itu cacat prosedural.
"Ini pelanggaran prosedur yang serius dilakukan oleh Bupati Bone jika tidak membahas melalui DPRD. APBD itu Perda yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Sehingga tidak boleh duit rakyat itu dibelanjakan tanpa melalui mekanisme apalagi proyek pembangunan kantor berlantai 10 dengan anggaran 30M itu sifatnya multi years," ungkapnya.
Apalagi kata dia, setiap program harus tertuang dalam RPJMD, jadi kalau program pembangunan kantor pelayanan publik ini tidak masuk di RPJMD dipastikan proyek itu siluman.
"Saya kira DPRD perlu memprotes keras bupati karena ini bentuk pelecehan terhadap otorisasi parlemen," tegasnya.
Terpisah salah satu tokoh masyarakat Bone, Salahuddin menjelaskan bahwa anggaran APBD Bone harus melalui mekanisme skala prioritas mengedepankan ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai dengan adanya skala prioritas.
"DPRD ataua anggota Dewan dan pemerintah diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Sehingga, kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan," ujarnya.
Karena menurut Salahuddin, manfaat skala prioritas sangatlah bermanfaat dengan menyusun skala prioritas sangat membantu Daerah dalam mengelola keuangan.
Dengan mengelola keuangan secara bijak maka setiap kebutuhan yang bersifat urgent dan penting dapat terpenuhi dengan maksimal. Selain itu mengelola keuangan dengan bijak dapat membiasakan untuk hidup teratur, hemat, dan melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan dengan lebih baik.
"Setiap Daerah memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda, apalagi menyangkut keuangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, peran dalam masyarakat dan Bone masih membutuhkan anggaran untuk layanan publik disetiap kecamatan dan angka kemisikinan masih dominan besar serta pembangunan SDM serta kebutuhan gizi masyarakat," ungkap salahuddin.
Olehnya itu, dia meminta Pemerintah dan DPRD Bone harus melakukan kajian anggaran dan ada lima hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam menyusun sebuah skala prioritas.
Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.
Pembangunan tower 10 lantai tak sepenuhnya mendapat restu dari kalangan legislator DPRD Bone, khususnya di Badan Anggaran (Banggar). Bahkan, pengakuan sejumlah anggota banggar, anggaran pembangunan tower tersebut tak pernah dibahas.
“Makanya kami heran, kok tiba-tiba ada. Padahal, tidak pernah ada di pembahasan badan anggaran,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bone, A Muh Salam
Ia menegaskan, pembangunan tower tidak urgen. Bahkan tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone itu, anggaran yang digelontorkan untuk membangun tower akan lebih bermanfaat jika dialihkan ke program yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ditengah kondisi masyarakat yang masih butuh perbaikan jalan dan jembatan, sangatlah tidak etis jika menganggarkan lagi pembangunan gedung tower. Bukankah masyarakat kita masih tertinggi tingkat kemiskinanya. Apa itu tower tergolong urgen,?. Kenapa kita tidak memikirkan untuk kepentingan Masyarakat Bone,” tegasnya.
Ia yakin, jika anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan gedung tower dialihkan ke infrastruktur, akan sangat besar manfaatnya. (**)
(Sar)