 |
| Pelajar SD di Kabupaten Bone, Dirga terlihat mendorong sepedanya yang digunakan untuk memungut sampah untuk membantu keluarganya ditengah himpitan ekonomi. |
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, periode 2016 hingga tahun 2018 angka kemiskinan di Bumi Arung Palakka ini meningkat.
Tak tanggung-tanggung peningkatan dalam dalam tiga tahun tersebut, angka kemiskinan mencapai 4 ribu jiwa, dengan rincian 2016 penduduk miskin mencapai 75 ribu (10,07 persen dari total penduduk), pada 2017 penduduk miskin meningkat menjadi 77 ribu atau 10,28 persen dari jumlah penduduk, sementara pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 79 ribu jiwa atau 10,55 persen dari penduduk.
Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bone, pada tahun 2018, jumlah penduduk dengan kesejahteraan terendah mencapai 92.184 dari total 754.894 penduduk atau mencapai 8,1 persen.
"Angka kemiskinan pada tahun 2018 mencapai 92.184, sementara untuk tahun 2019 belum diupdate dan yang masih digunakan angka pada tahun 2018," kata Irfan Judda, Kepala Seksi Pendamping dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Bone, Senin(05/08/2019) lalu.
Ia khawatir rendahnya tingkat kesejahteraan akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Karena tanpa bantuan pemerintahan pusat maka jumlah kemiskinan akan terus meningkat, mulai dari bantuan rastra, hingga bibit pertanian.
"Tentunya ada upaya pengentasan kemiskinan perlu terus digulirkan, bukan hanya dari pemerintah pusat, tapi juga dari pemerintah daerah," ujar Irfan Judda.
Menanggapi hal itu, pemerhati sosial Kabupaten Bone, Andi Muh. Zaidil mengatakan, kondisi sosial dan ekonomi tersebut merupakan tugas yang harus diproritaskan pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi program utama dan menjadi keseriusan pemerintah dalam penanganan tersebut.
“Saya belum banyak mendengar tentang pentingnya pengentasan kemiskinan. Ini berat sebelah antara infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Memang ujung-ujungnya infrastruktur itu untuk pengentasan kemiskinan. Tapi perlu ada pemerhatian program pengentasan kemiskinan,” ujar Zaidil, Sabtu (11/01/2020).
Pemerintah dinilai perlu memiliki strategi lain dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin selain bantuan sosial (bansos). Sebab, pengentasan kemiskinan sebagian besar dari pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah harus ikut andil membantu program pemerintah pusat, karena kita tahu semua bantuan berasal dari pemerintah pusat," tambahnya.
Selain itu, kata Zaidil, dalam konteks ini penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya.
"Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemisikinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini, makanya yang harus ada program untuk peningkatan kualitas SDM," lanjut Zaidil
Selain, perlunya peningkatan SDM tentunya harus berbarengan adalah keterbatasan lapangan pekerjaan.
"Kedua penyebab tersebut tentunya perlu ada program dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan," harap Zaidil.
(Muhammad Irham)