 |
| Asisten II Setprov Kaltara, H Syaiful Herman saat memimpin pertemuan awal GGP, Kamis (9/1). |
INSTINGJURNALIS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong implementasi pembangunan hijau atau Green Growth Program (GGP). Progam yang menjadi gagasan Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) RI, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya ini, akan dilakukan juga di Kaltara.
Demikian disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangnan Syaiful Herman, saat mewakili Gubernur membuka pertemuan dalam rangka membicarakan langkah awal dalam memulai GGP di Kaltara. Rapat dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (9/1).
Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan Bapenas Perwakilan, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pewakilan Duta Besar Norwegia dan perwakilan dari Global Green Growth Institute (GGGI), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara.
Syaiful mengatakan, rapat awal ini bertujuan untuk memetakan dan untuk mengidentifikasi usulan-usulan atau program pertumbuhan hijau yang ada di Kaltara. Dengan mendorong terwujudnya GGP di Kaltara.
"Tujuan akhir dari rencana pembangunan hijau ini ialah menumbuhkan perekonomian yang kuat, namun tetap berwawasan lingkungan,” kata Syaiful.
Program ini, lanjut Syaiful, awalnya hanya akan dilakukan di 2 provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Namun setelah dilakukan perluasan, pemerintah memutuskan untuk ditambahkan di 2 provinsi lain di Kalimantan. Yaitu di Kaltara dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Diungkapkan, luas hutan Kaltara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8106/MEN-LKH-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, adalah sekitar 5,65 juta hektare. Hutan Kaltara merupakan salah satu paru-paru dunia. Sehingga akan sangat cocok jika pemerintah mengembangkan model ekonomi hijau untuk menjaga kelestarian hutan di Kaltara.
Dalam menjaga kelestarian hutan, menurut Syaiful, salah satu yang penting ialah pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Sebagaimana yang diketahui, pada kebakaran hutan dan lahan 2019 kemarin banyak dilakukan oleh oknum perusahaan.
“Bisa kita ambil contoh ialah kehidupan orang-orang yang tinggal di hutan. Di mana mereka masih tetap melestarikan hutan dengan tingkat pengetahuan tidak begitu tinggi,” katanya.
Untuk dikethui, dalam mendukung ekonomi berbasis lingkungan yang besar pengaruhnya atas perubahan iklim, Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie telah tergabung dalam Governor's Climate and Forest (GCF) yang pada pertemuan tahunannya tahun 2019 lalu yang diadakan di Madrid Spayol.
Acara tahunan internasional yang diikuti oleh para Gubernur dari beberapa negara itu, untuk mendiskusikan masalah pelestarian hutan dan kaitannya terhadap perubahan iklim di dunia. (hms/aer)