 | |
Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memimpin rapat terbatas di Gedung Gadis, Jumat (3/4) lalu.
|
Terkait realisasi anggaran, Gubernur menginstruksikan kepada OPD terkait agar percepatan segera dilakukan. Meski di tengah badai Covid-19, roda pemerintahan harus tetap berjalan memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Khususnya realisasi yang bersifat fisik, agar kita dapat menggearkkan roda perekonomian di daerah,"jelas Gubernur.
APBD sangat berkontribusi dalam kelancaran roda perekonomian suatu daerah. “Jadi, apabila APBD tidak bergerak maka investasi ke masyarakat juga macet. Artinya, semua akan terganggu apabila APBD tak jalan,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, maka proses pelelangan atau pengadaan barang/jasa pemerintah pun harus segera dilaksanakan sehingga program ataupun kegiatan pemerintah yang didukung APBD dapat segera terealisasi. “Dalam hal ini, tentunya pemerintah mengatur rambu-rambunya. Seperti yang tertuang dalam Perpres No. 16/2018,” jelasnya.
Seperti diketahui adanya sejumlah pengaturan baru atas tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tepatnya, ada 7 bagian yakni value for money; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah; meningkatkan peran pelaku usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mendorong pemerataan ekonomi; dan mendorong pengadaan.
Gubernur juga meminta keseriusan OPD untuk saling terintegrasi dalam mencegah penyebaran Covid-19. Karena itu, Gubernur menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara menjadi leading sectornya. "Dan ini harus dilakukan secara proaktif, sesuai dengan tupoksi masing-masing,"katanya.
Selain yang bersifat fisik, Gubernur juga meminta agar dapat memanfaatkan petani di Kaltara untuk memproduksi bahan alami untuk pencegahan Covid-19. Misalnya, pembuatan Handsanitizer secara mandiri dari hasil pertanian.
Tidak sampai di situ, menurut Irianto jika itu dimanfaatkan dengan baik, maka akan mampu menumbuhkan perekonomian di daerah. Sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, juga wajib ikut andil memberdayakan UKM yang ada di Kaltara.
"Karena itu, saya instruksikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltara, untuk segera menindaklanjutinya,"jelasnya. (hms/ar)
Editor : Satria