77 Ribu Jiwa Penduduk Miskin, 53 Ribu Anak Putus Sekolah, Pemerintah Bone Berencana Bangun Gedung dan Sirkuit

11/23/2020 | 18:30 WIB

Bagikan:

 


INSTINGJURNALIS.Com--Desas-desus rencana pembangunan sirkuit di Kabupaten Bone belakangan santer diisukan. Rencana pembangunan sirkuit itu, mencuat atas inisiatif salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bone.


Selain rencana pembangunan sirkuit, pemerintah juga berencana membangun gedung kantor berlantai 11 yang rencananya akan menelan anggaran hingga mencapai 100 miliar.



Sayangnya, rencana pembangunan sirkuit yang berlokasi eks tempat pembuangan sampah di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat itu, tidak sepenuhnya didukung oleh sejumlah masyarakat.


Seperti halnya disampaikan salah satu pengamat, Andi Muh Zaidil SE menurutnya, di tengah penduduk miskin yang mencapai 77 ribu jiwa, pemerintah masih sibuk memikirkan pembangunan yang sifatnya konsumtif.


Kata dia, seharusnya pembangunan diarahkan terciptanya penguatan dari sektor pendidikan, pertanian, perikanan. Dimana aktivitas ekonomi dominan masyarakat ke arah itu, pembangunan harus mampu menjamin adanya peningkatan kemampuan penyediaan kebutuhan pokok seperti pangan, papan.


Sehingga terwujudnya kemandirian pangan dan jaminan perlindungan kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.


Kedua, pembangunan harus mampu mengangkat taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dalam menanggulangi angka kemiskinan.


"Selain pemerintah harus fokus pada penanggulangan kemiskinan pemerintah juga seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi," kata Andi Zaidil SE, Senin (23/11/2020).


Selanjutnya, selain angka kemiskinan yang masih tinggi, pemerintah harusnya fokus pada penanggulangan angka putus sekolah. Menurutnya, jumlah putus sekolah di Kabupaten Bone mencapai 53 ribu jiwa.


Olehnya, kebijakan pro rakyat yang dilontarkan oleh DPR dan Birokrat hanya argumentatif belaka. Kata dia, kebijakan pro rakyat dapat dilihat dari hasil usulan pemerintah. Sementara pembangunan sirkuit yang dimaksud, hanya ladang komersialisasi.


"Apakah pembangunan itu mejadi tujuan dalam mensejahterakan rakyat, sirkuit dan gedung itu hanya ladang komersialisasi," lanjutnya.


Lebih jauh, Alumnus UNHAS itu menjelaskan, evaluasi arah kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara mayoritas dibandingkan pembangunan yang arahnya semakin mengarah pada ketimpangan dan kesenjangan sosial.


"Kami sangat bangga ketika di Bone ada sirkuit, akan tetapi kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berfikir ke sana, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan taraf hidup saya kira itu sangat penting," jelasnya.



(Ram)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI