INSTIGNJURNALIS.Com--Momen dua tahun pemerintahan Andi Fashar Mahdin Padjalangi periode diwarnai aksi demontrasi oleh gabungan organisasi kemahasiswaan, Senin (02/11/2020).
Gabungan organisasi PMII, HMI dan IMM di Kabupaten Bone, yang mengatasnamakan Cipayung ini membawa sedikitnya 14 poin tuntutan.
Mereka menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan dari berbagai sektor, mulai pelayanan publik yang dinilai buruk, pengelolaan sampah, retribusi jalan yang melanggar, hingga pinjaman anggaran sebesar 500 miliar yang dinilai tanpa perencanaan.
Jendral Lapangan Aksi, Fahrian menyebutkan selama dua periode kepemimpinan Andi Fashar Padjalangi dan Ambo Dalle (Tafa'dal), menyisakan sejumlah permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat.
Diantaranya, "Pengurusan KTP yang bobrok, perizinan usaha yang buruk, arah pembangunan yang tidak jelas yang melanggar master plan, pengelolaan sampah yang tidak selesai, dan retribusi jalan yang melanggar namun dibiarkan," kata Fahrian saat membacakan orasi di depan Kantor Bupati Bone, Senin (02/11/2020).
Tak hanya itu, lanjut Fahrian kepemimpinan Tafa'dal juga menambah permasalahan di sektor transparansi APBD, permasalahan formulasi pendidikan di tengah pandemik, permasalahan Bansos dan Data kemiskinan tidak ter-update.
"Kami juga meminta pemerintah transparan penggunaan anggaran covid, keberadaan perusahaan daerah yang tidak berfungsi, penyelesaian Perda kepemudaan, serta pinjaman anggaran 500 miliar," jelas Sekum HMII Cabang Bone itu.
Fahrian menjelaskan, pelayanan publik di Kabupaten Bone sangat menyengsarakan rakyat, khusunya pengurusan KTP dan perizinan izin usaha yang dinilai sengaja dipersulit.
"Kami menuntut pengurusan KTP dipermudah karena saat ini masyarakat sangat meresahkan problem ini, kedua izin usah sengaja dipersulit, seperti izin UMKM industri dikeluhkan sehingga banyak usaha berdiri tanpa ada izin," lanjut Fahrian.
Aksi gabungan mahasiswa ini sempat ricuh, dua korban dari bentrok itu dilarikan ke rumah sakit.
Komentar0