Satria
INSTINGJURNALIS.Com--Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Polres Bone, Kamis (28/10/2021). Mereka menuntut polisi segera menuntaskan kasus data fiktif pada BPJS Kesehatan yang diperkirakan merugikan keuangan negara.
"Terakhir kasus ini muncul di bulan Mei kemarin dan sampai hari ini tidak ada kejelasan, makannya melalui aksi ini kami minta Polres Bone mengusut tuntas kasus ini segera dituntaskan," kata Ketua PMII Cabang Bone, Muh Nurwan Tifta.
Nurwan menilai dengan sejumlah saksi yang sudah diperiksa mulai dari Dinas Kesehatan hingga Dinas Sosial. Olehnya, ia menekankan agar polisi tidak segan-segan untuk memproses pelaku.
Terakhir ia, meminta Kapolres Bone untuk mundur dari jabatannya jika dalam tempo 30 hari kasus tersebut belum tuntas. "Tangkap semua pelaku yang terlibat, kami tunggu sampai 30 hari ke depan, jangan biarkan koruptor berkeliaran dengan bebas, siapapun itu" kata Nurwan saat orasinya kemudian menyerahkan surat persetujuan tanda-tangan agar Kapolres Bone, AKBP Ardyansyah siap mundur dari jabatannya jika tidak menuntaskan kasus tersebut.
Sementara itu Kapolres Bone AKBP Ardiansyah yang menerima aksi mahasiwa mengatakan akan memproses hingga tuntas kasus tersebut sehingga nantinya tidak akan membuat masyarakat menilai polres bone masuk angin. "Terkait soal PBI BPJS Akan terus lakukan proses hingga tidak menjadi polemik lagi" terangnya saat menerima aksi
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bone harus menanggung biaya pembayaran terhadap 10 ribu peserta fiktif Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Tak tanggung-tanggung pembayaran diperkirakan mencapai 12 miliar selama tiga tahun. "Kita selalu menganggarkan untuk peserta BPJS (fiktif) setiap tahun," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes, Said, Sabtu (23/10/2021).
Menurut Said, pemerintah rutin menganggarkan setiap tahun untuk menanggung biaya sebanyak 245 ribu peserta PBI BPJS. Namun, kata Said dari total 245 ribu peserta tersebut terdapat 10 ribu peserta ditemukan fiktif. "Kita juga menyayangkan karena peserta yang sudah tidak menggunakan kartu BPJS seharusnya melaporkan atau minimal anggota keluarganya melaporkan," tambahnya.
Komentar0