Bahkan, Kontra dari pihak keluarga saat ini belum bisa memahami dan menerima prosedur kepolisian hingga tersangka tidak lagi menjalani proses penahanan sehingga hal tersebut dianggap sebagai hal yang dilematis.
Tidak puas akan hal tersebut, pihak keluarga bersama korban akhirnya mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah daerah Kabupaten Luwu, Selasa (30/05/2017) berharap mendapatkan pendampingan.
Proses aduan pihak korban dengan pegawai dinas terkait berlangsung lama dalam menggali kembali ikhwal dari peristiwa tersebut.
Usai proses aduan yang dilakukan pihak korban, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu, Nurlina, menyayangkan tindakan Kepolisian lantaran tidak adanya informasi terkait dari adanya kasus tersebut.
"Belum pernah ada informasi, makanya itu yang kami sayangkan, seharusnya dari awal kami sudah ada koordinasi dari pihak kepolisian, supaya kita bisa sama-sama melakukan pendampingan karena ini adalah tugas kami dalam mendampingi setiap ada korban seperti ini," ungkap Nurlina.
Selanjutnya, Dinas P2PA juga merencanakan akan menemui pihak tersangka yang juga merupakan anak dibawah umur sebagai wujud dari aturan yang ada.
Kapolres Luwu, AKBP Ahmad Yanuari Insan yang berusaha dikonfirmasi belum memberikan jawaban perihal kasus tersebut.
Hal yang kini menjadi pertanyaan mendasar terkait kinerja kepolisian dalam menagani kasus tersebut.
bahwa, pihak kepolisian terkesan sudah menentukan pasal yang ditetapkan sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih dalam dan gegabah melimpahkan berkas kasus tanpa ada hasil dari keterangan lengkap dari ahli komisi perlindungan anak.
(sl/instingjurnalis)
Komentar0