Pasalnya, Penetapan APBD Pokok sudah ditetapkan oleh DPRD, dan pembahasan tentang BPJS gratis sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai wacana serius yang hendak diimplementasikan Pemerintah.
Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai Bersatu, Sudhas Rizal Sawil menilai rencana DPRD yang ingin membuka lagi kran pembahasan untuk BPJS gratis yang terkesan mendadak dan tiba-tiba adalah sebuah ketidak konsistenan pemerintah dan DPRD itu sendiri.
"Jangan sampai BPJS hanya menjadi komoditi Politik yang sengaja diluncurkan untuk mengesankan incumbent di pasaran politik," katanya, Rabu (17/1/2018).
"Teman-teman di LBH Sinjai Bersatu bahkan sejumlah mahasiswa serta LSM dan kontrol sosial (PERS) bahkan sudah mengawal ini hingga ke pusat. Tetapi untuk kebijakan terkait BPJS gratis sebelumnya kan ditolak oleh pemerintah kita," sambungnya.
Ia menjelaskan, bagaimana bentuk perjuangan LBH Sinjai Bersatu bersama sejumlah LSM dan beberapa kontrol sosial (PERS) tahun lalu, tetapi Pak Bupati seolah tidak menjadikan itu sebagai syarat keprihatinan, akan tetapi malah berlindung dibelakang layar.
"Seandainya BPJS gratis itu hendak diterapkan, sudah pasti ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kini ia hadir secara mendadak dan tiba-tiba. Datang setelah APBD pokok ketuk palu dan memperlihatkan rencana yang tidak matang dibalik sisa beberapa bulan jabatan bupati sinjai sebelum pilkada," ungkapnya.
Sudhas menambahkan, bicara tentang kemasalahatan ummat Sinjai memang adalah inti dari semua inti. Tetapi harus dengan prosedur dan mengikuti mekanisme yang ada, tidak usah keluar jalur dengan melacurkan APBD perubahan.
"Sekiranya memang jika diperlukan, kita tunggu dipembahasan berikutnya," tambahnya.
Seandainya pihak pemerintah kabupaten Sinjai, lanjutnya ingin bekerjasama dengan pihak BPJS untuk mengratiskan biaya kesehatan masyarakat Sinjai itu sudah lama sebelum anggaran pokok diputuskan itu sudah diposkan anggarannya.
(dimas/instingjurnalis)