INSTINGJURNALIS.com - Kabupaten Bone ternyata masih dalam penilaian zona kuning pada penerapan Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Zona ini merupakan salah satu penilaian terendah.
Kabupaten Bone masuk dalam zona kuning dari hasil penilaian Ombudsman Sulsel pada tahun 2017 lalu.
Masuknya Kabupaten Bone sebagai daerah zona kuning karena sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih tidak patuh terhadap UU Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan. OPD tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi.
"Seandainya empat dinas ini mengikuti petunjuk Ombudsman dapat kami pastikan daerah akan masuk zona hijau," jelas Ketua Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer.
Menanggapi hal tersebut salah satu warga Nurjanna meminta agar ombudsman juga memasuki wilayah layanan publik soal kesehatan seperti di Rumah sakit umum daerah kabupaten bone.
Karena menurutnya disanalah pusat layanan publik yang paling buruk dimana pasien yang datang untuk mendapatkan layanan pihak medis tidak puas karena pihak RSUD lebih mengedepankan kelengkapan administrasi dari pada layanan emergensi pasien
"Sebelumnya keponakan saya masuk di RSUD Bone Tenriawaru saat itu keponakan saya menderita sakit dimana penisnya tidak bisa mengeluarkan air kecing dan mengeram kesakitan, padahal seharusnya saat itu dokter RSUD melakukan tindakan medis yakni langkah tepat untuk mengatasinya harusnya disunnat," ungkapnya, Sabtu (23/2/2019).
"Namun kami menunggu terlalu lama 5 jam belum ada pelayanan bahkan anterian memanjang, setelah itu pihak dokter malah menyarankan untuk bermalam padahal kondisi keponakan saya tidak bisa bertahan karena kesakitan kami lebih memilih keluar saat pihak RSUD memintai kelengkapan administrasi, dan saat itulah kami memutuskan untuk pulang dan alhamdulillah setelah kami pulang kerumah kami berinisiatif memanggil pihak medis dan langsung tertangani hanya sekejap, jujur kami sengat kecewa dengan sistem pelayanan RSUD Tenriawaru," tambahnya. (RAM)