 | |
Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memimpin Rakor Virtual bersama unsur Forkompimda Provinsi Kaltara di Gedung Gadis, Rabu (29/4).
|
Mengawali pengantarnya, dalam Rakor yang diikuti seluruh Forkopimda, termasuk dari BPKP, BIN, Lantamal hingga Lanud Tarakan tersebut, Gubernur menyampaikan informasi hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Jokowi pada Senin (27/4) lalu.
Dalam arahannya, ungkap Gubernur, Presiden menyampaikan evaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Di mana untuk saat ini, fokus penanganan masalah kesehatan. Di samping juga melakukan penaganan jaring pengaman sosial, serta dampak ekonomi.
Target utamanya, ditegaskan Presiden, adalah upaya mempersempit penyebaran Covid-19. Disampaikan juga terkait evaluasi penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Di mana PSBB tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Namun dengan tidak mengesampikan dampak-dampak lain, seperti ekonomi, sosial dan juga keamanan.
“Bapak Presiden menekankan, agar pemerintah daerah yang menerapkan PSBB, wajib siap dengan jejaring pengaman sosialnya. Kemudian UMKM, dan ekonomi masyarakat kecil diminta tetap berjalan,” tegasnya mengutip arahan Presiden pada saat rapat terbatas awal pekan kemarin.
“Sebelum menetapkan PSBB, perlu banyak pertimbangan. Saya contohkan Balikpapan, yang sebenranya direkomendasikan untuk PSBB. Sampai sekarang belum, karena itu tadi. Banyak yang harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Selain menyampaikan arahan Presiden, dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur membeberkan perkembangan pandemi Covid-19 di Kaltara, dan upaya-upaya penanganan yang sudah dilakukan. Disebutkan, sesuai laporan data per 29 April 2020, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltara sebanyak 92 orang (2 orang sembuh, 1 meninggal dunia).
Dari sebanyak ini, 70 orang di antaranya merupakan klaster dari Gowa (peserta yang mengikuti kegiatan ijtima di Gowa, Sulawesi Selatan). Sementara sisanya (22 orang) dari beberapa klaster, termasuk ada yang transmisi lokal.
“Terbanyak di Nunukan, kemudian Tarakan, Bulungan dan Malinau. Untuk di Kabupaten Tana Tidung alhamdulillah sampai saat ini masih 0 kasus,” bebernya.
Melihat grafik perkembangan Covid-19 di Kaltara, Gubernur mengakui, ada kecenderungan peningkatan yang signifikan. Meski itu berasal dari satu klaster, yaitu klaster Gowa. Namun demikian, gubernur mengatakan, perlu ada evaluasi terkat upaya penanganan yang sudah dilakukan selama ini.
“Termasuk evaluasi mengenai efektifitas penerapan PSBB. Sesuai laporan yang disampaikan kepala BIN kepada bapak presiden, PSBB cukup membuat penurunan perkembangan Covid-19. Hanya saja jika diterapkan secara tepat dan benar. Itupun perlu juga dihitung-hitung dengan biaya besar yang harus dikeluarkan terkait penerapan PSBB ini. Makanya, untuk perpanjangan hanya direkomendasikan pada beberapa daerah tertentu. Terutama di wilayah epicentrum, seperti Jabodetabek,” kata Gubernur.
Selanjutnya, dibahas juga dalam rapat tersebut mengenai bantuan langsung tunai dan juga bantuan sosial tunai. Saat ini, kata Gubernur, masih menunggu bantuan yang merupakan program dari pusat. Sementara yang dari Pemprov sudah disalurkan sejak sebelum memasuki bulan puasa.
"Mengenai data, alhamdulillah Kaltara cukup baik. Saya telah arahkan untuk pendataan secara valid. Kita sudah ferivikasi data berulang-ulang. Dengan harapan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Hal lainnya, disampaikan juga oleh mengenai realokasi dan refocusing anggaran. Untuk penanganan Covid-19, melalui realokasi anggaran Pemprov mengalokasikan sebesar kurang lebih Rp 109 miliar. Di mana peruntukannya, 60 persen untuk penanganan kesehatan, selebihnya (40 persen) untuk program jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
“Tadi juga ada beberapa masukan dari Pak Kapolda, Kasdam yang mewakili Pangdam, Ketua DPRD dan para peserta rapat lainnya. Menindaklanjuti rapat hari ini, insya Allah besok siang (siang ini, Red) kita laksanakan rapat lagi dengan semua gugus tugas kabupaten/kota,” pungkas Gubernur. (hms/ar)
Editor : Satria