 |
| Kantor Kejaksaan Sinjai. Foto/Istimewa |
INSTINGJURNALIS.com - Salah seorang pengamat hukum Andi Salahuddin, SH menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai lamban menangani indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga merugikan keuangan negara pada pembangunan trotoar di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
Pasalnya, Kejari Sinjai hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Padahal, pembangunan trotoar yang menelan anggaran Rp870 juta pada APBD 2018 lalu, telah bergulir di Kejaksaan Sinjai sejak 2019 lalu.
Salahuddin mengatakan, dalam kasus ini Provisional Hand Over (PHO ), Bendahara, Pimpro dan pihak kontraktor telah diperiksa. Bahkan tim ahli dari Makassar telah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
"Kasus ini sudah lama bergulir di Kejaksaan Sinjai. Toh kenapa Kejaksaan masih "bungkam"," ungkapnya, Sabtu (18/4/2020) malam.
Salahuddin menerangkan bahwa, sesuai dengan pernyataan mantan Kajari Sinjai dan Kasi Pidsus yang sebelumnya menyatakan akan menetapkan tersangka di akhir Tahun 2019, ternyata demikian belum terungkap.
"Nah ini kan Kejaksaan telah pergantian pimpinan. Tapi publik masih bertanya-tanya kenapa belum ada tersangka. Ada apa?," ketusnya.
Jangan sampai dengan lambannya proses ini, lanjut Salahuddin publik akan kehilangan kepercayaan bagi Kejaksaan Sinjai.
"Kan nggak elok kalau sudah ada pernyataan akan segera menetapkan tersangka, lalu kasus ini seolah tenggelam," kata Salahuddin bertanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetya mengaku bahwa kasus ini terus berproses. Kendati, proses itu terkendala dengan adanya penyebaran virus corona atau covid-19 yang tengah menjadi pandemi global.
"Sabar mas, semua proses agak terkendala karena covid," ungkapnya saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Pihaknya, lanjut Ajie mengaku kasus itu cepat di proses. Namun, lagi-lagi terkait dengan covid-19.
"Saya juga maunya cepat Susah smuanya karena covid," ketusnya.
(Satria)