INSTINGJURNALIS.Com--Di tengah kondisi masyarakat Sinjai kekurangan kebutuhan dasar air bersih yang dikelola oleh PDAM, Anggota DPRD Kabupaten Sinjai fokus tuntut pokirnya.
Hal itu terungkap saat reses DPRD Kabupaten Sinjai masa sidang III tahun 2022. Rapat tersebut dijadikan moment bagi anggota legislatif nuntut janji pokir oleh sesamanya anggota dewan.
Salah satu anggota DPRD Sinjai dari fraksi Golkar, Wahyu menagih janji Ketua DPRD yang merupakan dari Fraksi Gerindra agar mengabulkan pokirnya Rp 500 juta per anggota dewan.
Dia kecewa karena fraksi Gerindra seolah melupakan janji politik yang telah disampaikan waktu itu. "Saat itu kita diundang rapat untuk mencabut mosi tidak percaya dan Ketua Fraksi Gerindra berjanji mengakomodasi pokir kita senilai Rp500 juta tahun 2023, makanya kami cabut mosinya," ujar Wahyu, Senin (22/08/2022).
Maka dari itu Wahyu dari fraksi golkar meminta komitmen Fraksi Gerindra untuk merealisasikan janji tersebut. Dia pun meminta daftar usulan setiap untuk diserahkan ke masing-masing anggota DPRD.
Sehingga jika usulan tidak diakomodir, maka ia bersama rekan-rekan anggota DPRD akan menolak hasil pleno Badan Anggaran (Banggar) untuk tahun anggaran 2023. "Biar Banggar sepakati tapi kami akan tolak keputusannya jika pokok-pokok pikiran kami tidak diakomodir," tambahnya.
Terpisah salah satu masyarakat Sinjai Utara, Arfan mengatakan bahwa wakil rakyat yang ada di DPRD sudah tidak mengurus soal kebutuhan dasar rakyat atau keluhan rakyat. Pasalnya, masyarakat di tengah kesulitan air bersih mereka sibuk mewakili kepentingan pokirnya sendiri.
"Lucu wakil rakyat kita seharusnya mereka fokus mencari solusi bagaimana agar kebutuhan air bersih rakyat terpenuhi, justru mereka pada fokus ngurus pokir," ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, sejumlah anggota dewan yang tergabung salah satu gerbong di DPRD Sinjai membuat kesepakatan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD dari Gerindra karena pokirnya tidak diakomodir. Namun beberapa waktu kemudian mosi tersebut dicabut setelah dijanjikan pokir.
Dalam rapat Hal tersebut tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi Golkar, Muhammad Wahyu. pencabutan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD, Jamaluddin beberapa bulan lalu karena adanya janji mengakomodasi pokir senilai Rp 500 juta setiap anggota dewan.
Komentar0