INSTINGJURNALIS.com - Terkuaknya adanya tenaga sukarela di dinas PUPR Kabupaten Sinjai nyambi selaku direksi salah satu perusahaan konstruksi juga ikut mengambil peran dalam memenangkan tender, mendapat sorotan publik, bagaimana tidak meskipun secara administrasi Negara tidak mengaturnya tetapi secara etika dan estetika indikasi KKN potensi terjadi dalam bentuk Kolusi.
Diketahui sebelumnya salah satu tenaga sukarela dinas PUPR Bina Marga, Hamja yang sudah bertahun tahun menjadi direksi perusahaan yang bergerak didunia Konstruksi disekian lama ini diketahui telah memenangkan sejumlah proyek besar di Sinjai.
Kehadiran Hamjan yang merupakan tenaga sukarela didinas PUPR bidang Bina Marga ini selain akan menimbulkan perspektif KKN diinternal PUPR juga potensi menimbulkan kesenjangan didunia rekonstruksi di Kabupaten Sinjai diduga telah mengetahui lebih banyak sistem tender sehingga peluang memenangkan proyek yang ada di PUPR Bina Marga boleh dinyatakan bahwa dirinya mengusainya.
Hamjan yang direksi CV.ANUGRAH DUA PUTRA yang juga selaku tenaga sukarela yang sudah bertahun tahun di dinas PUPR tersebut diakui oleh Kepala Dinas PUPR itu sendiri yakni H.Haris Ahcmad.
"Betul dinda Hamjan ini sudah lama honorer dengan SK dinas sejak saya menjabat jauh sebelumnya di PUPR dan memang ada perusahaannya"tegas Kadis PUPR.
Dan hal tersebut diungkapkan oleh pemerhati Korupsi dengan metode pendekatan emosional dan sistem internal di instansi tersebut menyebutkan bahwa adanya tenaga sukarela yang juga selaku pemilik CV itu menjadi rahasia umum dan itu berpotensi terjadinya KKN.
"Peluang korupsi itu bukan hanya dengan melakukan mark up atau penggelembungan anggaran negara maupun dalam bentuk yang lain seperti pencucian uang lepas dari sorotan kita, yaitu Korupsi dalam bentuk kolusi"ungkapnya.
Dikatakannya, Kalau ada didalam satu instansi pemerintah dimana salah satu pegawai sukarela memiliki perusahaan dan bebas mengerjakan proyek yang ada didalam instansi tersebut, Bisa dikatakan Kolusi.
” Saling pinjam perusahaan antara bawahan dengan atasan, ini apa namanya? Selain memanfaatkan jabatannya untuk mengambil proyek. ASN juga dilarang berproyek,” jelasnya.
Untuk bisa membuka kasus korupsinya, bisa lewat jalur kolusinya dulu. Jika itu bisa dibuktikan, maka secara automatis bisa menjerat kasus nepotisme dan korupsinya..
Dari fakta diatas, pegawai honor tersebut sangat sulit bisa mendapatkan proyek jika tidak menjadi pegawai honor. Ini tentu ada arahan dari atasan untuk membuat perusahaan untuk memback up proyek yang ada si dinasnya.
Berbeda dengan kontraktor beneran. Ia akan fokus pada proyek. Bukan menjadi Kontraktor ” jadi jadian”. Separuh menjadi pegawai honor separuh lagi Kontraktor? Ini aneh saja.
Masyarakat Anti Korupsi Dedi Irawan yang juga merupakan penggiat Hukum menyebutkan ada sejumlah pejabat di pemerintahan yang bermain proyek Salah satu modusnya menyuruh bawahannya membangun perusahaan untuk menggarap sejumlah proyek PL atau Tender atau dengan modus membuat perusahaan atas nama Orang lain dan selaku Kepala Dinas memiliki otoritas kebijakan tentu sangat efektif untuk mengarahkan perusahaan yang ingin dimenangkan itu.
Bentuk kolusi semacam ini sudah pihaknya diketahui sejak beberapa tahun lalu. Dan kami sebut sebagai modus "loyalitas bawahan”.
“Kami sudah dapat sejumlah daftar perusahaannya dan sejumlah proyek yang dikerjakannya bahkan hingga miliaran,” jelas Aktivis anti korupsi ini.
Dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diidentifikasi.
Sekedar diketahui bahwa Tahun 2023 dinas PUPR Sinjai akan mengelola anggaran Ratusan Milyar Rupiah dengan kondisi devisit yang disebabkan minimnya pendapatan daripada belanja operasional selain itu juga Dinas PUPR Sinjai telah menyiapkan anggaran hingga milyaran rupiah untuk pemeliharaan jalan tahun 2023 dimana merupakan dana yang sangat sensitif yang dapat ditaktisi.
Komentar0