TSMpGUd8BUMoGUMoTSO6TSM7Ti==

RKPD 2026 Dibahas di Forum Gabungan, Pemkab Sinjai Pastikan Sinkronisasi Program Pembangunan

INSTINGJURNALIS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Gabungan Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Senin (5/5/2025) pagi.  


Forum ini merupakan tindak lanjut dari asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah serta fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait RPJMD dan Renja Perangkat Daerah. 


Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan serta memastikan seluruh program yang diusulkan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.  


Dalam forum tersebut, berbagai pihak menganalisis kembali program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah 2026, terutama terkait 

usulan dari desa dan kelurahan. 


Kepala Bappeda Sinjai, Haerani Dahlan, menegaskan bahwa RKPD harus tetap sejalan dengan visi RPJMD, serta memenuhi target dan tujuan pembangunan daerah.  


Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, saat membacakan sambutan Bupati Sinjai, mengingatkan bahwa penyelarasan RPJMD harus mendukung agenda pembangunan nasional, seperti: Penghapusan kemiskinan, Penurunan angka stunting, serta Pengendalian inflasi di daerah.  


“Saya berharap setiap program unggulan daerah benar-benar dijalankan secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sinjai,” ujarnya.


Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meluruskan niat dan menjadikan setiap tahapan perencanaan ini sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi positif bagi masyarakat.  


Forum ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kabag, Camat, serta pemangku kepentingan lainnya.  


Penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai untuk periode 2025–2029 terus dilakukan secara sistematis, dengan target penetapan paling lambat pada Agustus 2025. (*)



Editor   : INSTING JURNALIS



- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS   

- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP 

Komentar0

Type above and press Enter to search.