TSMpGUd8BUMoGUMoTSO6TSM7Ti==

Skandal Kuota Haji, KPK Bongkar Dugaan Jual Beli Jatah Ibadah

Ilustrasi 

INSTINGJURNALIS.COM  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik mencurigakan di balik pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2024. Dalam serangkaian penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan dokumen penting dan catatan keuangan yang diduga terkait transaksi jual beli kuota haji.


“Tim mengamankan sejumlah dokumen BBE dan catatan keuangan terkait jual beli kuota tambahan haji. Ini sedang didalami oleh penyidik,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).


Tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu yang diperoleh Presiden Joko Widodo usai pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi, seharusnya menjadi berkah bagi jemaah reguler yang telah lama menunggu. Namun, separuh dari kuota tersebut dialihkan ke haji khusus yang dikelola biro travel, sebuah langkah yang melanggar aturan.


“Kuota tambahan ini masuk ke haji khusus, dikelola biro travel, dan diduga diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang bisa langsung berangkat,” jelas Budi.


Praktik ini membuka celah bagi jemaah yang mampu membayar lebih mahal untuk mendahului antrean panjang jemaah reguler. Akibatnya, ribuan calon haji yang telah menunggu bertahun-tahun harus kembali bersabar.


Meski belum menetapkan tersangka, KPK telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Tiga nama besar telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Ishfah Abidal Aziz, dan Direktur biro travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Ketiganya berstatus sebagai saksi dan keberadaannya di Indonesia dinilai krusial untuk kelanjutan penyidikan.


Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, dalam jumpa pers pada 9 Agustus 2025 dini hari, menyoroti pengalihan kuota tambahan yang terjadi di era Menteri Yaqut. Dari total 20 ribu kuota tambahan, separuh dialihkan ke haji khusus tanpa transparansi yang memadai.


Skandal ini membuka tabir bagaimana ibadah suci bisa ternoda oleh kepentingan bisnis dan kekuasaan. KPK kini berada di garis depan untuk memastikan keadilan bagi jutaan jemaah yang menanti giliran berhaji dengan penuh harap. 


Editor   : INSTING JURNALIS



- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS   

- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP 

Komentar0

Type above and press Enter to search.