 |
| Ilustrasi |
INSTINGJURNALIS.Com - Kendaraan pelayanan yang diperuntukkan untuk warga Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, ternyata masih saja dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Kepala Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Majid tidak menampik hal tersebut, ia mengatakan telah mempergunakan mobil pelayanan tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukannya.
"Iye, biasa memang dipakai untuk kepentingan lain, apabila tidak bertepatan dengan kepentingan pelayanan kesehatan. Tapi tetap diperioritaskan pelayanan kesehatannya," kata Majid, Minggu (23/06/2019).
Majid mengakui bahwa mobil pelayanan kesehatan tersebut biasa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
"Biasa saya pakai pergi di pengantin, biasa juga apabila ada acara d tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten apalagi baru-baru ini musim hujan," lanjut Majid.
Namun, saat dikonfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan pelayanan kesehatan dan menggunakan anggaran pemeliharaan untuk kepentingan pribadinya, Majid enggang berkomentar lebih jauh.
Sementara itu, Sekertaris Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Hasbi Rasyidi membenarkan hal tersebut, ia mengatakan memang pernah digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Iyye memang pernah digunakan dan sudah disampaikan pada rapat evaluasi akhir tahun lalu," kata Hasbi Rasyidi.
Senada disampaikan Ketua BPD Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Hasanuddin mengatakan pengadaan mobil pelayanan kesehatan tersebut dilakukan pada tahun 2017 lalu dengan memakan anggaran kurang lebih Rp.184 juta.
"Pengadaan mobil kesehatan tersebut dilakukan pada tahun 2017 lalu sebesar Rp. 188 juta dengan rincian Rp 184 juta mobilnya dan alkesnya Rp 4,5 juta," kata Hasuddin.
Terkait mobil pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi desa setempat, Hasanuddin mengatakan hal tersebut sudah disampaikan sejak pengadaan mobil tersebut.
"Kalau itukan sidah dipahami dan sudah di sampaikan dari awal mengenai fungsi mobilnya, bahwa mobil itu fungsinya pelayanan kesehatan," tuturnya.
Selain itu, menurut Hasanuddin pada saat perencanaan itu masuk di pelayanan bukan operasinal.
"Pada saat perencanaan itu masuk di pelayanan bukan operasinal dan memang tidak bisa di beli kalau mau di jadikan kendaraan operasinal, dan itu jelas," kata Hasanuddin.
Namun, menurut Hasanuddin hal itu disampaikan secara tertulis kepada pihak terkait.
"Memang belum pernah ada teguran secara tertulis," lanjut Hasanuddin.
(Ihang)