 |
| Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Hakim Khan pada rapat staf di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (29/7) pagi. |
INSTINGJURNALIS.com – Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta untuk intensif menggali sumber pendapatan daerah baru.
Utamanya, melalui pungutan atau retribusi. Ini mengingat minimnya anggaran daerah di Kaltara, hingga saat ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (29/7).
Disebutkan Irianto, guna menggali sumber pendapatan daerah baru itu, para kepala OPD diminta untuk berpikir lebih inovatif daripada sebelumnya.
“Saya juga meminta, para asisten yang bertugas mengkoordinatori OPD agar segera mengkoordinasikan masalah ini dengan OPD terkait,” jelasnya.
Selain soal pendapatan daerah, pada rapat staf tersebut, ada beberapa hal lainnya yang turut menjadi perhatian Gubernur. Di antaranya, soal rencana pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.
"Saya minta mulai 2020 harus semakin aktif dilakukan koordinasi dan komunikasi antara Pemprov Kaltara dengan setiap kementerian terkait. Utamanya, soal pembagian kewenangan penganggaran dan hal penting lainnya. Jangan sampai terkendala lagi,” urai Irianto.
Gubernur juga menyinggung soal pengisian jabatan kepala OPD yang lowong. “Untuk seleksi terbuka bagi 3 kepala OPD (Kepala Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kepegawaian Daerah), saya targetkan pada pekan kedua Agustus sudah dapat dilantik pejabat definitif hasil seleksi terbukanya,” ucapnya.
Setelah seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tahap I itu selesai, Irianto meminta agar segera dilakukan seleksi terbuka untuk sejumlah JPT pratama yang lowong pada tahap II. Yakni, jabatan kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD); Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan kepala Biro Hukum.
"Pada jabatan tersebut, ada yang lowong karena pensiun, juga karena pejabat sebelumnya mutasi ke kementerian. Di antaranya, kepala DPUPR-Perkim dan Biro Hukum yang pejabat sebelumnya mutasi ke kementerian,” tutur Irianto.
KEDATANGAN INVESTOR MALAYSIA
Di sela-sela rapat staf, Gubernur mengundang 4 tamu asal Sabah, Malaysia untuk berkesempatan mempresentasikan rencana yang akan ditawarkannya di Kaltara. Untuk diketaui, rombongan dari Malaysia ini merupakan investor properti yang sempat berdiskusi mengenai pengembangan kota baru di dalam hutan dengan Gubernur sekitar 4 tahun lalu di Sabah.
Perusahaan pemodal tersebut milik Tan Sri Datuk Seri Panglima Harris bin Mohd Salleh, mantan Menteri di Sabah Malaysia. “Ini sebuah ide yang menurut saya, cukup menarik. Karena akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di Kaltara,” jelas Gubernur.
Rombongan yang beraudiensi ke Pemprov Kaltara tersebut, diketuai Hakim Khan. “Mereka membutuhkan lahan sekitar 25 ribu hektare untuk membangun 2 juta unit rumah. Rumah ini akan dijual atau disewakan kepada pensiunan asal luar negeri. Seperti Jepang dan lainnya,” ungkap Irianto.
Mendukung upaya ini, Gubernur memerintahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) untuk merangkum materi paparan dan rencana investasi yang disajikan.
"Nanti, akan diupayakan untuk diaudiensikan dengan pihak Kementerian Bappenas/PPN dan kementerian terkait lainnya,” tutupnya.(hms)