INSTINGJURNALIS.com - Desas desus hak angket jelang akhir kerja pansus semakin menghangat. Issu pemakzulan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah digaunkan oleh pansus hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menarik perhatian aktivis.
Salah seorang aktivis organda, Wardiman Wardiman berharap, agar point-point yang menjadi fokus dibentuknya pansus hak angket itu murni dari persoalan yang memang sangat kompleks dan aparat penegak hukum melakukan pembiaran sehingga DPRD menempuh jalur pengajuan angket sebagai salah satu hak DPRD yang diatur oleh konstitusi.
“Masyarakat Sulsel berharap ini murni, tidak ada kepentingan didalamnya kecuali memang untuk kepentingan rakyat Sulawesi Selatan, akan tetapi jika ini hanya sebagai bentuk perlawanan DPRD terhadap kebijakan gubernur NA, yang hendak melakukan bersih-bersih dilingkup pemerintah provinsi, maka kami tentunya akan terus mendukung Prof NA untuk tidak gentar mengahadapi angket DPRD," tutur Mahasiswa Pasca Sarjana di Unhas itu.
Wardiman bahwa mengatakan, di Pemprov tercium indikasi setoran OPD kepada Anggota DPRD, dari mitra kerja masing-masing komisi.
"Kami masih ingat terkait pemotongan SPPD dan honor, serta markup belanja ATK, yang dihentikan oleh Gubernur NA, itu semua untuk disetor ke oknum anggota DPRD, sehingga secara otomatis degan dihentikannya bisa jadi ada yang mulai sakit perut karena setoran mulai tersumbat," katanya dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (6/8/2019).
Dengan adanya kebijakan pemusatan belanja ATk dan makan minum serta pemberlakukan transaksi non tunia lanjut Wardiman sebagai salah satu upaya menekan pemotongan SPPD dan honor yang selama ini menjadi kultur di OPD lingkup pemprov.
"Belum lagi kegiatan titipan yang dikemas dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang dikeluhkan oleh OPD, karena sifatnya titipan anggota dewan," ujarnya.
"Mari kita kawal bersama Hak Angket ini, sehingga ini betul-betul berjalan diatas koridor aturan yang berlaku," tutup wardiman. (Sul)
Editor : Satria