 |
| PMII Cabang Bone menyebut kerugiaan negara kasus paskibraka tidak rasional |
Dimana diketahui Kejari Bone berhasil menemukan indikasi penyalahgunaan keuangan negara pada anggaran paskibraka 2019 sebesar 10 hingga 20 juta. Dan, akhirnya pihak Kejari Bone memberikan kebijakan terhadap terlapor untuk mengembalikan kerugiaan negara itu.
Akan tetapi, meskipun pihak Kejari Bone menemukan indikasi kerugiaan negara dan mengambil langkah pengembalian uang negara. Aktivis PMII Cabang Bone, Sudri S.Sos merespon hal itu, ia mengatakan perbandingan anggaran kabupaten tetangga dengan Bone, dimana pengalokasian anggaran paskibraka sama.
''Perbandinganya begini, Sinjai anggarannya hanya 500 juta, sedangkan Bone 758 Juta, padahal ini anggaran diperuntukan sama, kegiatan pun sama, namun kok beda jumlah penggunaan anggarannya,'' kata Sudri, yang juga melaporkan kasus tersebut.
Selain itu, lanjut Sudri, disisi lain kejaksaan telah menyebut kerugian negara dalam kasus tersebut 'hanya' 10 hingga 20 juta, sementara perbedaan anggaran hingga mencapai 200 juta.
''Kejari menyebut kerugian negara sampai 20 juta dan ini tidak logis, padahal perbedaanya cukup signifikan, ada sekitar 200 juta maka dengan ini saya menilai ada hal yang terjadi antara penegak hukum dengan Panitia Paskibra,'' lanjut Sudri.
Sebelumnya diketahui, Pemerintah Kabupaten Bone mengucurkan anggaran sebesar 758 juta untuk pengadaan barang dan jasa untuk 72 peserta paskibraka pada Agustus 2019.
Namun, karena diduga ada perbuatan melawan hukum, akhirnya, aktivis yang tergabung dalam organisasi PMII Bone, melaporkan Dispora Bone ke Kejaksaan, terkait dugaan tindak pidana korupsi mark-up.
Berdasarkan penelusurannya, ia menemukan dugaan mark-up pada kegiatan Paskibraka 2019, bahkan ia menduga adanya kerugian negara dalam pengalokasian anggaran Paskibraka tersebut.
Muhammad Ram