 |
| Sumber Ilustrasi: Google |
INSTINGJURNALIS.Com--Nama mantan Kepala Bidang Paud dan Dikmas Disdik Kabupaten Bone,H.Eniati terus menjadi perhatian publik. Pasalnya, dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan buku TK semakin menguat dan memunculkan isu miring bagi pihak penegakan hukum jika ada dugaan kesengajaan untuk menyelamatkan kepala Bidang dalam kasus tersebut.
Kini berkembang lagi bahwa Mister X salah satu dari sumber media ini yang tidak mau disebuktan namanya, mengatakan, Hj Erniati selaku Kepala Bidang PAUD hendak lepas tanggung jawab terkait persoalan ini. Padahal menurutnya, ia bertanggung jawab proses terjadinya kasus ini.
"Kepala Bidang Paud harus bertanggung jawab secara penuh terkait kasus ini, jangan dia mau cuci tangan," kata Mister X salah seorang terperiksa.
Selain itu, Mister X meminta Kepolisian harus profesional dalam menangani kasus tersebut. Karena kata dia, aktor utamanya adalah Kepala Bidang.
"Harusnya polisi mencari aliran uang itu, disitu bisa ditemukan siapa aktor utamanya, selain itu ada beberapa rekomendasi yang diterbitkan dalam bentuk SOP atau sebuh kegiatan monotoring atas kegiatan yang bermasalah tersebut dan diketahui langsung oleh kepala bidang," lanjut Mister X yang sebelumnya juga mengaku saat dilakukan pemeriksaan penyidik tidak pernah mempertanyakan keterlibatan istri wakil Bupati Bone itu.
Selain itu, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian negara hingga 4,8 miliar. Mister X mengungkapkan bahwa salah seorang terduga pelaku menyimpan harta kekayaan di luar negeri dan sangat terlibat sebagai pelaku tunggal dalam kasus tersebut dimata anggaran tahun 2018 diprogram PAUD
"Saya tau bahwa ada (salah seorang terduga pelaku utama) memiliki harta kekayaan yang disimpan di luar negeri," bebernya.
Selain itu, Mister kembali mengungkap fakta yang sebenarnya, bahwa anggaran tahun 2017 terjadi adanya korporasi melibatkan sejumlah pegawai Bidang PAUD. Namun, pada tahun 2018 aktornya hanya satu dan itu adalah pegawai PAUD. Dan juga sebelumnya, Kejaksaan Negeri Watampone juga pernah memanggil sejumlah Kepala TK dengan kasus yang sama, akan tetapi saat itu Kejaksaan tidak melanjutkan kasus tersebut yang dimana diduga ada intervensi.
"Sebelum kasus ini diproses di Kepolisian, tahun 2018 kemarin semua kepala TK mau dipanggil oleh Jaksa, namun karena tekanan sehingga kasus ini dihentikan, dan diambil alih Kepolisian," jelas Mister X.
Sementara pihak kepolisian membantah jika pihaknya dituding untuk tidak profesional dalam menangani kasus tersebut.
"Proses hukum tetap berjalan, kami sementara menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli baik dari BPK maupun dari kementerian pendidikan terkait pengelolaan PAUD ini," kata Iptu Muhammad Pahrun, Kasat Reskrim Polres Bone.
Sementara terkait keterlibatan istri wakil Bupati Bone, Pahrun menjelaskan. "Betul memang dia bertanggung jawab, tapi kita harus melihat dulu sejauh pertanggungjawaban pengelolaan PAUD ini yang diatur dalam juknisnya, sejauh mana tugas pokoknya, dan juknis ini yang menjadi dasar," tambah Pahrun.
(Muhammad Ram)