 |
Tito Karnavian. Ist
|
INSTINGJURNALIS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghimbau agar Kepala Daerah melakukan Penertiban Pengelolaan Perparkiran. Jangan sampai masalah ini merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi.
Imbauan Mendagri itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, di Jakarta, Rabu (6/11).
Mendagri mengingatkan, bahwa pungutan retribusi parkir nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan, dan menjadi sumber pungutan liar (pungli).
“Tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas),” tegas Mendagri sebagaimana dikutip Bahtiar.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, menurut Mendagri, perlu dilakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme.
"Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar,” tegas Mendagri.
Diakui Kapuspen Kemendagri Bahtiar, untuk itu perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus Ormas. (*)
Editor : Satria
