Soal Natuna, Sugiono Sebut Kedaulatan Negara Tidak bisa Ditawar

1/06/2020 | 21:14 WIB

Bagikan:
Soal Natuna, Sugiono Sebut Kedaulatan Negara Tidak bisa Ditawar

INSTINGJURNALIS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sugiono angkat bicara setelah isu kapal asing di perairan natuna. Menurutnya urusan kedaulatan negara adalah sesuatu yang mutlak harus dijaga dan dipertahankan.

“Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pak Prabowo pada kampanye dan debat capres pada waktu itu, bahwa pertahanan kita harus kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kita," ujarnya, Senin (6/1/2020).

"Diplomasi adalah jalan untuk memajukan kepentingan nasional kita lewat jalur-jalur perundingan. Namun di sisi lain diplomasi juga harus di back up dengan pertahanan yang kuat,” sambung Mantan Sekretaris Prabowo Subianto ini.

Anggota Komisi I DPRI ini mengakui bahwa bangsa Indonesia berhadapan dengan pelanggaran wilayah perairan nasional di Natuna namun untuk melakukan langkah menurutnya jalan diplomatik pun harus ditempuh demi kedaulatan negara yang intinya tetap menjadikan kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar sebagai prinsip.

“Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dalam rangka merespon hal tersebut? Tentu saja yang pertama harus dijadikan pegangan adalah prinsip kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Lalu setelah itu apa? Bagaimana postur pertahanan kita? Kita masih ingat dan rekam jejak digitalnya juga masih ada, Pak Prabowo pada saat debat capres sempat ditertawakan karena mengatakan pertahanan kita rapuh," kata Sugiono.

"Tapi Kita lihat sekarang, apakah pertahanan kita kuat atau memang rapuh? Ini baru satu kasus pelanggaran wilayah. Bagaimana jika ada insiden-insiden pelanggaran wilayah NKRI di tempat dan waktu yang berbeda? Apakah kita bisa meresponnya?,” urainya sambil mengingatkan pernyataan Menhan Prabowo Subianto saat debat pilpres 2019 yang lalu.

[CUT]

Oleh karena itu pihaknya mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Menhan bahwa harus membicarakan urusan ini dengan pemerintah Tiongkok.

"Jalan formal diplomatik saya kira harus ditempuh dalam rangka mempertahankan kedaulatan kita. Dalam sejarah bangsa Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 juga terjadi beberapa proses diplomasi yang berujung kepada pengakuan kedaulatan kita sebagai bangsa merdeka,” bebernya

Namun sekali lagi yang perlu menjadi penekanan adalah bahwa sebagai bangsa harus sadar bahwa kita membutuhkan pertahanan yang kuat, dan semua pihak perlu satu frekuensi dalam menanggapi hal ini. Tidak boleh ada anggapan bahwa kita tidak akan pernah menghadapi perang.

"Si Vis Pacem Para Bellum, kalau kita ingin damai bersiaplah untuk perang. Seperti yang dikatakan Vegetius di abad 4-5 SM dan menjadi pegangan bagi banyak negara di dunia. Kalau kita ingin damai siapkan kekuatan agar kedamaian kita tidak diusik. Kalau kita ingin berdaulat siapkan kekuatan kita untuk menjaga kedaulatan tersebut. Kalau kita ingin dihargai dan berwibawa dalam pergaulan internasional jadilah sebuah bangsa yang kuat. Bukankah itu yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini?,”urainya lagi.

Lalu dari mana anggaran untuk memenuhi kebutuhan akan kekuatan tersebut? Dari kemampuan menguasai dan memanfaatkan kekayaan nasional.

“Kita sudah harus menghentikan praktek-praktek yang menyebabkan bocornya kekayaan nasional, lalu anggaran yang ada kita hemat dan kita manfaatkan untuk hal-hal yang meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi kita. Kita harus investasi di sektor-sektor yang kompetitif bagi negara kita. Kita hentikan dan kita kurangi impor barang-barang yang mampu kita produksi. Ini adalah alternatif pemecahan masalah bangsa kita,”tutupnya. (us)

Editor : Satria
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI