Bareskrim Polri Diminta Tuntaskan Kasus TPPI

2/20/2020 | 14:42 WIB

Bagikan:
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery
Herman Hery. Ist

INSTINGJURNALIS.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bareskrim Mabes Polri membahas penanganan perkara kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang melibatkan tersangka Honggo Wendratno.

Saat memimpin dia menyampaikan bahwa Komisi III memberikan dukungan dan dorongan agar Bareskrim Polri bisa menuntaskan kasus tersebut, mengingat kerugian negara yang ditanggung.

"Apa yang kami lakukan untuk memberikan dorongan kuat bagi institusi Polri, khusunya Bareskrim Polri, sehingga muncul public trust, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan," papar Herman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Dalam rapat tersebut, Komis III DPR RI mendesak Kabareskrim Polri, dalam menangani kasus korupsi PT TPPI untuk bekerja secara profesional dan komprehensif agar terdakwa atas nama Honggo Wendratno segera dapat ditemukan dan kasus ini dibuka seluas-luasnya demi terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat dengan memperhatikan asas kehati-hatian.

Setelah mendengarkan paparan dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Sulistyo Sigit, Komisi III berharap agar aparat penegak dapat menuntaskan kasus yang dimaksud, sehingga kepercayaan publik pada penegakan hukum tidak luntur.

"Anggota Komisi III sudah mendapat sinyal-sinyal, harapan rasa keadilan publik bahwa kasus Honggo ini tidak hanya sampai di sini. Apa pun yang terjadi tentu kita mengapresiasi atas uang negara yang berhasil diselamatkan, itu menjadi reward yang harus kita hargai, dari upaya kerja polisi, 2,5 miliar dolar Amerika Serikat itu bukan uang kecil yang bisa dikembalikan kepada negara," jelas Herman.
.
Selain itu, Komisi III juga merencanakan mengadakan rapat gabungan dengan Jampidsus bersama Kabareskrim Polri terkait penuntasan dugaan kasus korupsi PT TPPI.

"Artinya di masa sidang berikutnya, kami akan mengundang Kabareskrim dan Jampidsus guna menelisik situasi terakhir kasus ini," ujar Herman.

Komisi III juga mengharapkan agar dua institusi penegak hukum Polri dan Kejaksaan bisa bersinergi menangani kasus yang telah merugikan negara.

"Kasus ini bolak balik antara Kepolisian dengan Kejaksaan Agung. Jangankan P22 kasus ini terus P19 bertahun-tahun. Nah bagi kami di Komisi III, hendaknya kasus ini menjadi studi kasus kami. Menjadi kasus yang ingin kami dalami lebih jauh, untuk mengantisipasi hal-hal ke depan," imbuh Herman. (***)

Editor : Satria
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI