INSTINGJURNALIS.Com--Ketua Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Kabupaten Bone, A. Muh Zaidil S.E angkat bicara terkait kelangkaan pupuk yang terjadi. Ia meminta pemerintah untuk mengontrol penyaluran pupuk.
"Harusnya setiap pendisitribusian dikontrol, karena pemerintah pusat sudah membentuk komisi pengawasan dan pestisida," kata A.Muh.Zaidil
Menurut kader Partai Nasdem tersebut, setiap kelompok tani yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) sudah pasti memiliki jatah. Olehnya agen yang tidak menjalankan fungsi dan regulasi itulah yang harus dievaluasi.
"Sebenarnya agen yang memang tidak siap secara finansial harus dievaluasi, karena kadang petani sudah membayar pupuk tapi agen yang tidak melunasi kuota pengambilan pupuknya ke distributor," jelasnya.
Imbasnya, pengambilan pupuk dari disitributor dihentikan sementara karena agen belum melunasi pembayaran sebelumnya.
"Sehingga pengambilanya distributor terpending sebelum dia melunasinya, berdasarkan regulasi terbaru dengan KARTU TANI, sebenarnya tidak ada lagi istilah petani berutang karena kartu itu memiliki saldo di rekening berdasarkan jatah yang tertuang dalam RDKK," lanjutnya.
Persoalannya apakah program Kartu Tani dan KUR yang sudah dicanangkan sejak 2018 dan ada lagi tambahan KUR 2019 Petani sudah dijalankan maksimal oleh daerah dalam membantu permodalan petani?.
"Ini yang harus maksimal dan intens melakukan raod show dalam pengawasan jalanya pendistibusian pupuk, supaya pupuk tepat sasaran kepetani yang berhak, ini petunjuk teknis penguatan kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tahun 2020," tutupnya.
Sebelumnya, sejumlah petani di Kabupaten Bone mengeluhkan kelangkaan pupuk yang terjadi, padahal stok pupuk di Kabupaten Bone masih mencapai puluhan ribu ton bahkan yang hanya terpakai hanya mencapai 30 persen.
(Muhammad Irham)