Tak Terima Bantuan, Puluhan Warga Datangi Dinsos, DPRD Bone Berang ke Pemerintah

5/19/2020 | 10:35 WIB

Bagikan:
Tak Terima Bantuan, Puluhan Warga Datangi Dinsos, DPRD Bone Berang ke Pemerintah

INSTINGJURNALIS.com - Puluhan warga mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, Senin (18/05/2020). Massa tersebut kesal terhadap pemerintah, lantaran mereka belum menerima bantuan khususnya mereka berdampak covid-19.

Puluhan warga itu, datang dari berbagai kelurahan mulai dari Kelurahan Manurungnge, Bukaka hingga Kelurahan Macege.

Salah seorang warga, Melati mengaku terpaksa mengadu langsung ke Kantor Dinsos, karena selama ini belum pernah menerim bantuan.

"Pekerjaanku saya cuma pembantu rumah tangga tiap harinya hanya mencuci piring," ketusnya.

Sementara itu, Lurah Macege, Ayyub mengaku memerintahkan warganya itu mendatangi kantor Dinas Sosial, karena selama ini data yang digunakan Dinsos tidak pernah diupdate.

"Kami suruh warga ke Dinsos mengadu, karena data kami berbeda, kita sekarang pake data baru sedangkan Dinsos masih pake data lama," ungkapnya.

Mendengar polemik itu, anggota DPRD Kabupaten Bone, Andi Muh Salam, angkat bicara dan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone agar segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

"Jujur kami sangat kasian pada teman-teman Lurah dan Kepala Desa yang saat sekarang ini jadi pertanyaan warga, karena kartu keluarga sudah disetor tapi tidak dibagikan, mereka mempertanyakan bagaimana prosesnya kebetulan Dinsos adalah mitra kami di DPRD setau kami semua proses harus sudah selesai," terangnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem itu, mengatakan bantuan tersebut harus sudah disalurkan kepada masyarakat, karena mereka sudah membutuhkan tapi faktanya anggaran belum ada terserap sampai saat ini.

"Perlu diketahui ada anggaran sebesar Rp 27 M yang sudah disepakati untuk bantuan sosial, malah yang terbagi selama ini semua bersumber dari bantuan provinsi dan pusat, yang saya herankan malah anggaran yang keluar tanpa melalui review dan revisi dari kejaksaan dan inspektorat padahal itu salah prosedur yang harus dilalui seperti anggaran Satpol PP itu dari Rp 5 M jadi Rp 600 juta yang ACC, hasil dari revisi Kejaksaan bantuan Dinsos ini dari Rp 10 M direview jadi Rp 5,6 M tapi belum cair," lanjut Lilo.

Selain itu, Lilo mengkritisi anggaran untuk rumah singgah, dimana anggaran senilai Rp 700 juta tersebut itu dianggap pemborosan, karena rumah singgah itu bukanlah aset Pemda.

"Tidak efektif menurut saya, kenapa bukan di hotel skalian kita berdayakan beberapa hotel dibone yang terkena dampak covid 19, saya mewakili masyarakat meminta Pemda segera menyalurkan bantuan ini sebelum hari raya idul fitri,"tegasnya.

Terpisah kepala Kantor Dinas Sosial A Promal Pawi saat dihubungi tidak memberi tanggapan mengenai hal itu.

"Saya lagi di kecamatan," katanya dengan singkat.

(MG,FR)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI