Satria
INSTINGJURNALIS.Com-- Ilhamuddin, seorang Suplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sinjai siap mengundurkan diri pasca indikasi temuan Polda Sulsel pada pemotongan dana bantuan yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Polda Sulsel mengendus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sulsel. Salah satunya di Sinjai. Adapun modus korupsinya, ditemukan adanya pengurangan barang. Dimana nilai barang yang diterima KPM hanya sekitar Rp150 ribu.
Padahal seharusnya mereka mendapat barang senilai Rp200 ribu. Bukan hanya itu, ditemukan adanya penyaluran barang yang tidak tepat sasaran. Salah satunya dengan membagikan ikan kaleng.
Ilham menyebutkan, dalam BPNT tersebut terdapat bisnis di dalamnya, misalnya total dana BPNT senilai Rp1 miliar. Lalu, dana yang digunakan oleh pemasok untuk membeli pangan yang disalurkan ke KPM senilai Rp950 juta. Maka sisa dana Rp50 juta itu disebut sebagai pemotongan.
“Lebih baik saya berhenti (jadi suplier) kalau begini, masa selisih itu dianggap sebagai pemotongan, dimana untung saya,” tanya Ilham.
Ilham yang mengaku telah dipanggil oleh penyidik Polda Sulsel kemudian mengatakan penyaluran BPNT membutuhkan biaya besar. Mulai dari biaya angkut, gaji buruh, dan biaya operasional lainnya. Apalagi jika disalurkan hingga pelosok desa.
Belum lagi jika ada pangan yang rusak sebelum sampai ke KPM. Pihaknya bertanggung jawab untuk mengganti. “Kenapa telur mahal, karena resikonya besar, bisa pecah atau busuk, kami harus ganti, kalau keuntungannya hanya untuk itu lebih saya berhenti,” tegasnya kembali.
Komentar0