Data Dana Pokir DPRD NTB Dibongkar Orang Dekat Gubernur

 

Gubernur NTB Zulkieflimansyah

INSTINGJURNALIS.com - Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi mempersilahkan jika ada pihak yang ingin men-tracking program di APBD yang merupakan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) para wakil rakyat. Pada saat yang sama, para wakil rakyat juga akan focus melakukan tracking terhadap seluruh dana direktif dalam postur APBD NTB.

“Ayo kita tracking. Program dalam APBD yang merupakan Pokir dari 65 Anggota DPRD NTB itu jika ditotal nilainya hanya Rp 300 miliar setahun. Sementara dana program direktif itu nilainya bisa tiga hingga empat kali lipatnya,” tandas Anggota DPRD NTB H Ruslan Turmuzi di Mataram, Ahad (30/1/2022).

Ruslan menegaskan hal tersebut terkait langkah sejumlah pihak yang menyebut alokasi anggaran Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB sebagai penyebab timbulnya utang Pemprov NTB yang menggunung. 

Karena itu, politisi senior asal Lombok Tengah ini tak keberatan sama sekali seluruh dana Pokir DPRD NTB ditracking. Perlakuan yang sama harus dilakukan untuk seluruh dana direktif.

NTB sendiri kini memang sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat pelik mengingat tak kurang dari Rp 300 miliar belanja di APBD NTB tahun 2021 tak bisa dibayarkan kepada pelaksana program. 

Dengan kata lain, Pemprov NTB berutang pada kontraktor yang telah menuntaskan pekerjaan. Hal ini kemudian ramai menjadi perhatian publik dan menjadi berbagai bahan gunjingan. Namun, sejumlah pihak menyebut utang tersebut karena andil program dalam APBD yang diusulkan dari Pokir DPRD NTB.

Ruslan menegaskan, tracking seluruh dana program Pokir dan seluruh dana dari program direktif tersebut akan membuka mata publik terhadap bagaimana keuangan dalam APBD NTB dikelola. Dengan begitu, masyarakat NTB akan mendapat pemahaman utuh.

Pembeberan Data Pokir yang diduga kuat dilakukan oleh orang dekat Gubernur itu mengakibatkan hubungan antara Pendopo dengan Udayana jadi memanas.