Rizal Effendy
INSTINGJURNALIS.Com--Baru-baru ini puluhan pejabat dan kontraktor di Kabupaten Sinjai diborong masuk Mapolda Sulsel guna untuk periksa. Diduga terlibat dalam kasus penyimpangan pengerjaan proyek di setiap instansi pemerintahan Kabupaten Sinjai.
Informasi yang dihimpun dari beberapa rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaannya di beberapa instansi pemerintahan Kabupaten Sinjai, menjelaskan bahwa dirinya dan bersama teman-teman seprofesinya diperiksa di ruangan penyidik Tipikor Polda Sulsel.
Tak hanya itu menurut kontraktor yang tidak mau disebutkan namanya ini menjelaskan, bahwa dirinya merasa heran dan resah karena pekerjaan yang diselesaikannya mendapatkan keuntungan sedikit kemudian dipanggil lagi untuk diperiksa di Polda Sulsel.
"Bukannya jengkel, tetapi kita merasa resah karena dipanggil untuk diperiksa, mana lagi tentu dalam pemeriksaan kita membutuhkan biaya besar, mana lagi pekerjaan tidak menguntungkan. Seandainya teman-teman kontraktor mau bersatu kita bisa mengambil sikap," ungkapnya dengan nada kecewa.
Tak hanya hasil pekerjaan pembangunan sekolah yang bersumber dana DAK yang diperiksa. Beberapa proyek tahun sebelumnya juga ikut dipertanyakan, bahkan pokja pemerintahan Kabupaten Sinjai Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
(BPBJ) juga membawa daftar nama-nama proyek yang akan terealisasi di Kabupaten Sinjai.
"Bukan hanya itu, bahkan kepala bagian pengadaan barang dan jasa juga ikut dimintai keterangannya dan dimintai sejumlah daftar proyek yang ada," ungkapnya
Diketahui pemeriksaan tersebut dilakukan pada minggu lalu, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Kepala Dinas Pariwisata, Kadis Kesehatan, Kadisprindag dan RSUD serta beberapa instansi lainnya juga tidak lepas dari pemeriksaan.
Selain itu, dalam pemeriksaan puluhan pejabat beserta sejumlah kontraktornya itu sempat melahirkan opini buruk. Penelusuran media Instingjurnalis.com menemukan adanya aroma bagi-bagi jatah dalam proses tender.
Sebelum pekerjaan dilakukan akan ada kesepakatan nilai setoran atau fee dengan berbagai jumlah sesuai kontrak anggaran. Bahkan, opini juga berkembang diduga ada upaya untuk membungkam penyidik Polda Sulsel untuk tidak melanjutkan proses kasus tersebut.
Andi Jefrianto selaku Kepala Dinas Pendidikan setempat diminta memberikan keterangan salah satu pembangunan sekolah dengan menggunakan DAK. Dimana dalam proyek itu diduga adanya penyetoran fee yang sudah dipatok sebelumnya.
Sebelumnya, Kadis Pendidikan Sinjai, Andi Jefrianto Asapa yang dikonfirmasi mengenai pemeriksaan itu, mengaku bahwa dirinya dimintai keterangannya terkait realisasi fisik dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sinjai. Namun, dirinya mengaku telah memberikan keterangan dan dokumen kontrak kepada penyidik.
"Diminta keterangan terkait realisasi fisik DAK tahun 2021 dan semua PPK sudah memberikan keterangan dan dokumen kontrak," kata Andi Jefrianto pada keterangan sebelumnya.
Senada juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai, Yuhadi juga dirinya dimintai keterangan terkait sejumlah proyek yang ada di dinasnya termasuk pembangunan obyek wisata tongke-tongke.
Namun sampai detik ini pihak Polda Sulsel masih bungkam, melalui Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Widony Fedri yang dikonfirmasi hingga saat ini belum memberikan jawaban. Instingjurnalis.com telah melakukan berbagai upaya termasuk pesan WatshAap hingga panggilan telepon tidak memberikan respon.
Aktivis Hukum, Dedi Rawan angkat bicara terkait persoalan itu, dirinya meminta kepada Polda Sulsel untuk terbuka terkait pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi Sinjai itu. Menurutnya, program Presisi yang diluncurkan Kapolri juga harus diikuti dengan tranparansi.
"Program ini kami harapkan diikuti pula dengan transparansi dan pentingnya keterbukaan Polri demi meningkatkan kepercayaan publik karena beberapa tahun ini, Sinjai hampir setiap tahunnya pejabatnya menjadi terpidana dengan bentuk kasus korupsi dan maka itu Kabupaten Sinjai itu bisa dikatakan sudah darurat korupsi," ungkapnya.
Komentar0