Drama Perseteruan Pokir Rp 500 Juta Legislator Sinjai Jadi Kidung di Tengah Macetnya Air Bersih

8/23/2022 | 14:30 WIB

Bagikan:


INSTINGJURNALIS.Com--Berbulan-bulan masyarakat Sinjai mengeluhkan kekurangan kebutuhan dasar air bersih yang dikelola oleh PDAM. Bahkan, tidak sedikit masyarakat sudah membayar iuran perbulan namun air bersih tak kunjung mengalir.


Hal itu disampaikan Fatma warga Sinjai Utara mengaku jika dirinya membayar iuran ke PDAM. Namun harapan air yang dibelinya dari PDAM tak kunjung mengalir.


"Bagaimana itu?, saya lancar membayar iuran tapi air tidak pernah mengalir, mau masak saja susah bahkan sudah berbulan bulan terjadi seperti ini," ungkapnya.


Sebelumnya, Direktur PDAM Sinjai, Nasrullah Bustamin menjelaskan adanya berbagai kendala yang didapatkan sehingga terjadinya aliran air bersih ke masyarakat macet akibat sejumlah pipa mengalami kerusakan. "Kita sering mengalami kendala di lapangan dimana adanya pipa bocor lagi," ungkapnya.


Ironisnya, di tengah rintihan rakyat soal pelayanan air bersih, kota kumuh hingga hewan ternak yang berkeliaran dan jalan berlubang, anggota dewan di DPRD Kabupaten Sinjai sibuk berseteru tuntut pokirnya senilai 500 juta per anggota.


Hal itu terungkap saat reses DPRD Kabupaten Sinjai masa sidang III tahun 2022. Rapat tersebut dijadikan moment bagi anggota legislatif nuntut janji pokir oleh sesamanya anggota dewan.


Salah satu anggota DPRD Sinjai dari fraksi Golkar, Wahyu menagih janji Ketua DPRD yang merupakan dari Fraksi Gerindra agar mengabulkan pokirnya Rp 500 juta per anggota dewan.


Dia kecewa karena fraksi Gerindra seolah melupakan janji politik yang telah disampaikan waktu itu. "Saat itu kita diundang rapat untuk mencabut mosi tidak percaya dan Ketua Fraksi Gerindra berjanji mengakomodasi pokir kita senilai Rp500 juta tahun 2023, makanya kami cabut mosinya," ujar Wahyu, Senin (22/08/2022).


Maka dari itu Wahyu dari fraksi golkar meminta komitmen Fraksi Gerindra untuk merealisasikan janji tersebut. Dia pun meminta daftar usulan setiap untuk diserahkan ke masing-masing anggota DPRD.


Sehingga jika usulan tidak diakomodir, maka ia bersama rekan-rekan anggota DPRD akan menolak hasil pleno Badan Anggaran (Banggar) untuk tahun anggaran 2023. "Biar Banggar sepakati tapi kami akan tolak keputusannya jika pokok-pokok pikiran kami tidak diakomodir," tambahnya

Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI