INSTINGJURNALIS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penilaian Monitoring Center Of Prevention (MCP) tahun 2023 di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Senin (12/6/2023)
Monev tersebut dipimpin Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa dan membahas tentang capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan secara administratif. Juga membahas komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.
Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri mengatakan, program MCP KPK setiap tahunnya diikuti oleh Pemkab Sinjai. Menurutnya terdapat delapan area intervensi yang menjadi fokus utama dalam monev tersebut. Hasilnya, progres penginputan admin OPD yang menjadi area intervensi sudah mencapai 70 persen.
"Kita tinggal menunggu verifikasi tim dari pusat dalam hal ini KPK, BPKP dan Kemendagri. Kita berharap bahwa di semester pertama ini penginputan kita sesuai harapan dan bisa kembali berstatus zona hijau," pungkasnya.
Adeha optimis capaian indikator penilaian MCP bakal dipenuhi Pemkab Sinjai, sebab ketaatan dan kerja sama jajaran Pemkab Sinjai, termasuk pemenuhan administrasi dan dokumen memang dilaksanakan di delapan area intervensi yang dimaksud.
"Kita optimis peningkatan capaian MCP kita dari tahun ke tahun meningkat, apalagi di tahun 2023 ini insyaallah zona hijau bisa kita pertahankan dan meningkatkan kinerja kita," tambahnya.
Capaian MCP KPK Pemkab Sinjai sendiri dalam kurun waktu empat tahun terakhir berstatus zona hijau atau aman dari indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Alhamdulillah empat tahun terakhir kita masuk zona hijau, artinya Sinjai masuk dalam zona aman korupsi. Ini berdasarkan hasil MCP KPK, BPK dan Kemendagri," jelasnya.
Monev MCP KPP ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sinjai, Andi Irwansyahrani Yusuf, Kepala DPM PTSP Sinjai, Lukman Dahlan, Kadis Kominfosandi Dr. Mansyur, Kepala BKPSDMA Lukman Mannan, Kepala BKAD Hj. Ratnawati Arif, Kadis PMD Yuhadi Samad, Kabag Organisasi Andi Sompa, Kabag Hukum Andi Adis Dharmaningsi Asapa, perwakilan Bappeda serta admin OPD terkait. (HMS)
BERLANGGANAN ARTIKEL, IKUTI KAMI : [ADS]
Komentar0