INSTINGJURNALIS.COM - Mal Pelayanan Publik (MPP) yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai yang kini pada tahap pembangunan di kunjungi oleh Anggota DPRD Sinjai Muhammad Wahyu, Senin (03/07/2023).
Kunjungan lokasi ini dilakukan dalam fungsi pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai.
Dari hasil kunjungan tersebut, Muhammad Wahyu mendapatkan pengerjaan pembangunan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) karena di lokasi, para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) keselamatan.
Menurutnya, SMKK ini wajib dilaksanakan dalam pengerjaan pembangunan Konstruksi karena ini bagian dari sistem pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pada setiap pekerjaan Konstruksi.
"Kami sangat sayangkan pekerjaan konstruksi ini para pekerjanya tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan padahal ini sangat penting dan wajib diterapkan dalam pembangunan," ucapnya.
Selain itu, di lokasi pembangunan tidak ditemukan konsultan pengawas yang ada hanya Kepala Tukang.
Legislator Golkar Sinjai, ini meminta kepada Bupati Sinjai dan Kepala Dinas PUPR agar turun langsung ke lokasi pengerjaan yang dilakukan para pekerja dan mengevaluasi pekerjaan yang dianggap tidak menerapkan SMKK tersebut karena hal ini membahayakan keselamatan para pekerja.
"Jadi kenapa saya turun ke lokasi melihat langsung pengerjaan agar bukan hanya saya, masyarakat juga bisa ikut mengawal dan mengawasi jalannya pembangunan yang ada di Kabupaten Sinjai," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Muhammad Wahyu berharap agar semua pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemkab Sinjai dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena ini menggunakan APBD Kabupaten Sinjai.
"Saya berharap semua pekerjaan pembangunan fisik dapat diawasi dengan baik sehingga sesuai rencana pengerjaan awal," harapnya.
Sekedar diketahui, MPP yang sudah tahap pembangunan tersebut bakal disiapkan puluhan gerai pelayanan dengan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dengan pelayanan berusaha maupun non-berusaha.
Seperti misalnya pelayanan dokumen kependudukan, Samsat, Bapenda (Pembayaran PBB-P2), Bank Sulselbar, BNI, Mandiri, BRI, DPMPTSP, PUPR, Dinsos, DLHK, Dinkes, Disperindag, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu juga bakal tersedia layanan perpajakan, Imigrasi, BPOM, Kemenag, PBJ, BKAD, Koperasi, PT Taspen, Badan Pertanahan, Kelautan dan Perikanan, Polres, DPKH, hingga PDAM Sinjai.
Selain di lokasi pembangunan MPP, Muhammad Wahyu juga mengunjungi lokasi alun-alun Sinjai yang pengerjaanya sudah menerapkan SMKK dan pengerjaannya sudah mencapai 20 persen. **
- GABUNG BERSAMA INSTING JURNALIS COMMUNITY
Komentar0