Anggaran Reses DPRD Sinjai segera diproses Hukum, Ketua DPRD bungkam, Aktivis harap Kejaksaan Usut Tuntas

Image : Ilustrasi

INSTINGJURNALIS.COM - Publik menilai bahwa dugaan penyimpangan dalam proses penggunaan anggaran Negara di DPRD Kabupaten Sinjai dalam bentuk kegiatan reses sejumlah anggota DPRD kejaksaan diminta turun tangan,bagaimana tidak bahwa hal tersebut sudah bukan lagi menjadi rahasia umum.

Diduga keras adanya bentuk SPJ fiktif dana sistem penggunaan anggaran reses anggota DPRD Kabupaten Sinjai

Dan meyimpang dimana potensi keuangan Negara merugi dan bahkan diduga oknum tertentu mendapatkan keuntungan dalam setiap kegiatan yang dianggarkan oleh Negara tersebut melalui APBD Setiap tahunnya.

Seperti penggunaan anggaran kendaraan Dinas,Anggaran Reses dan BOP yang senilai 700 juta lebih.

Kepada media ini sejumlah pengurus partai juga menilai bahwa terdapat Belanja Rumah Tangga Pimpinan dan anggaran reses DPRD diduga keras adanya mal administrasi dimana setiap laporan pertanggung jawaban dan tidak sesuai dengan kegiatan lapangan baik tahun sebelumnya senilai 700 juta lebih serta Tahun Anggaran 2023 yang mengalami kenaikan dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Seperti yang dijelaskam oleh salah satu sumber terpercaya media ini yang juga sebagai staf ahli Dewan dimana juga dirinya mengaku bahwa bagian mengikuti kegiatan DPRD menjelaskan bahwa disetiap reses biasanya dalam laporan pertanggung jawaban anggaran kegiatan reses tidak sesuai giat dilapangan mulai dari harga tenda,jumlah konstituen serta soudsistem dan jumlah kursi itu kadang di markup alias fiktif.

"Jelas sekali biasanya kalau kita turun kelapangan itu biasanya hanya kita foto spanduk saja sudah bisa dijadikan laporan pertanggung jawaban untuk pencairan dana reses"ungkapnya.

Selain itu juga dijelaskan bahwa anggaran untuk makan minum itu biasanya nota dibuat sendiri dengan kesepakatan untuk mengambil keuntungan.

"Bayangkan saja waktu musim covid kemarin anggaran reses besarannya hingga 700 juta rupiah, Sedangkan sekarang sudah kondisi normal besaran anggaran BOP dan Reses itu hampir sama nesarannya hanya beda sedikit kalau mau dibandingkan kalkulasinya seharusnya anggaran reses waktu musim covid lebih kecil karena aturan tidak boleh ada kerumunan sekarang anggarannya hampir sama" ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut sebelumnya Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin dari Fraksi Gerindra enggan menanggapinya dan pengamat hukum mendesak agar Kejaksaan Negeri Sinjai segera melakukan penyelidikan terhadp kasus tersebut karena menurut Irawan bahwa sejumlah kasus anggaran reses anggota DPRD menjadi program keuntungan pribadi

"Kami meminta agar Kejaksaan Negeri Sinjai mengusut tuntas kasus ini karena kasus seperti penyalah gunaan anggaran reses sudah terang terangan sudah banyak terjadi dibeberapa wilayah"ungkapnya.