Berkunjung ke Sinjai, Ombudsman RI Cek Standar Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan

Satria 07 Agustus 0

INSTINGJURNALIS.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sinjai, kedatangan tamu dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (7/8/2023)

Tim ORI perwakilan Sulsel, ini diterima Kadis Pendidikan Sinjai, Irwan Suaib didampingi Kabag Organisasi Setdakab Sinjai, Andi Sompa, di Disdik Sinjai, Jalan R. A. Kartini, Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara.

Kunjungan mereka tidak lain untuk melakukan penilaian pada penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Disdik Sinjai.

Menurut Irwan Suaib, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan tim ORI berdasarkan empat dimensi seperti input, proses, output, dan pengaduan.

Oleh karena itu, kata mantan Kepala Bappeda Sinjai, ini beberapa hal menjadi perhatian dalam penilaian ini. Mulai dari kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, dan standar pelayanan.

"Termasuk persepsi maladministrasi, dan pengelolaan pengaduan juga menjadi perhatian dari tim penilai," beber Irwan.

Ketua ESport Indonesia (ESI) Kabupaten Sinjai ini pun mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim ORI Sulsel melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan urusan dokumen administrasi pendidikan.

Pihaknya juga telah melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan tim penilai. Mulai dari melakukan pembenahan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas, kesiapan personel dalam memahami undang-undang pelayanan publik dan undang-undang Ombudsman.

"Termasuk ketersediaan jaminan keselamatan pelayanan seperti penyediaan APAR, P3K, pintu darurat dan lainnya," turut kami perhatikan dalam penilaian ini," beber Irwan.

Diketahui, Dinas Pendidikan Sinjai mengusung motto "Macca" dalam memberikan pelayanan publik. Macca sendiri merupakan akronim dari Mudah, Akuntabel, Cepat, Cermat dan Amanah.

Selain Dinas Pendidikan Sinjai, ORI Sulsel juga akan menilai penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah lainnya. Seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (*)