KPK Sebut Penyelidikan Kasus Korupsi Kemnaker di Era Muhaimin Tak Terkait Politik Praktis

 

INSTINGJURNALIS.COM   -  Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri memastikan, pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di era Muhaimin Iskandar tak terkait dinamika politik tanah air.

“Jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut,” kata Ali dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Ali menegaskan, jauh sebelum adanya perkembangan politik dimana Muhaimin Iskandar menjadi bacapres Anies Baswedan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi dalam rangka proses penyidikan.

“Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh,” ujar Ali Fikri.

Ali Fikri menekankan, KPK selalu memublikasikan tiap perkembangan kasus yang ditangani ke publik sebagai bentuk transparansi kinerja. Dia mempersilakan publik terus memantau perkembangan kasus dugaan korupsi di Kemenaker era Cak Imin.

“Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut. Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK,” ungkap Ali Fikri.

Diberitakan sebelumnya, KPK sempat membeberkan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian tersebut pada 2012. 

Proyek yang menjadi bancakan yakni sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI). Cak Imin saat itu menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) dalam periode 2009-2014. Sementara kini, kementerian tersebut dikenal sebagai Kemenaker.

Kini, Cak Imin telah diusung sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi pun heran dengan penanganan kasus di Kemenaker tersebut mengingat KPK membuka peluang untuk memeriksa Cak Imin sebagai saksi. (Poskota)

SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS

ATAU BERLANGGANAN DI TELEGRAM