 |
| Ilustrasi/tim desain grafis insting jurnalis |
INSTINGJURNALIS.COM [ADS] - Kucuran anggaran stunting kurang lebih Rp 6,5 Miliar dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai guna mengatasi minimnya asupan gizi terhadap masyarakat miskin masih ditutupi oleh sejumlah Pejabat di Sinjai.
Hal tersebut tentu memunculkan kecurigaan negatif dan bahkan Anggaran tersebut sangat rentan akan dijadikan lahan keuntungan pribadi para pengelola anggaran.
Sejumlah Pejabat di Kabupaten Sinjai yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dana stunting senilai Rp6,5 miliar itu memilih bungkam.
Stunting sendiri adalah kondisi yang ditandai kepada masyarakat yang terdampak pada lambatnya pertumbuhan tinggi badan anak, Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak.
Sedangkan dijelaskan penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak dan menurunnya nilai beli masyarakat.
Seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, Presiden Jokowi tegaskan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk mengatasi masalah stunting harus tepat sasaran dan jangan disalah gunakan sesuai dengan peruntukannya khusunya pemenuhan gizi pada masyarakat.
Diurai 10 cara mengatasi stunting pada anak dengan cara memperbaiki stunting sebelum usia 2 tahun.
Berikan ASI.Perbaiki masalah menyusui. Beri olahan protein hewani pada MPASI. Imunisasi rutin. Memantau tumbuh kembang anak. Perilaku hidup bersih dan sehat. Memakai jamban sehat.
Khususnya di Kabupaten Sinjai, mendapatkan anggaran sebesar kurang lebih Rp6,5 Miliyar, namun anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat ini melalui kas Negara Pemerintah Kabupaten Sinjai dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu juga diduga anggaran stunting yang dibagi disejumlah OPD di Pemerintah Kabupaten Sinjai ini akan menjadi lahan keuntungan bagi sejumlah oknum yang tak bertanggung jawab.
Diketahui sementara dari angka anggaran sebesar Rp6.5 miliar ini Pemerintah Kabupaten Sinjai membagi anggaran stunting tersebut salah satunya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Sinjai, dan informasinya mendapatkan anggaran kurang lebih Rp250 juta, dimana dikabarkan akan dihabiskan untuk pembenahan sistem elektronik seperti stasiun radio dan TV. Termasuk kampanye Stunting.
Menanggapi hal tersebut ditanggap oleh warga, Hamid mengatakan bahwa jika anggaran stunting tersebut tidak diawasi dengan ketat maka anggaran miliaran itu tidak akan tepat sasaran dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat.
"Kami berharap anggaran untuk masyarakat itu terkait program stunting ini harus tepat sasaran untuk perbaikan gizi seperti perintah Presiden," ungkapnya, Sabtu (2/11/2023).
Anggaran penanganan stunting yang dikucurkan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai diduga akan disalahgunakan. Dana yang diperuntukkan untuk penanganan stunting itu malah disinyalir dialihkan untuk pemeliharaan fasilitas radio dan Sinjai TV.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Diskominfo Persandian Sinjai mendapat anggaran penanganan stunting senilai Rp200 juta. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai tupoksi Diskominfo Persandian untuk melakukan kampanye tentang stunting di tengah masyarakat.
Kabar pengalihan anggaran ke pemeliharaan fasilitas radio dan Sinjai TV ini pun menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Rumor kurang sedap tersebut bahkan menjadi preseden buruk bagi TR Fahsul Falah yang belum cukup dua bulan menjabat sebagai Pj Bupati Pj di Kabupaten Sinjai.
Alasannya karena anggaran tersebut seyogyanya digunakan untuk menekan angka stunting. Terutama dalam meningkatkan gizi terhadap penderita stunting. Malah dialihkan untuk kegiatan lain.
"Pihak penegak hukum harus mendalami, apakah anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya atau tidak, kami minta jangan main-main soal anggaran, apalagi terkait anggaran sosial," beber salah satu warga
Bicara soal dana Stunting sejumlah pejabat mulai tertutup bahkan kepala Bappeda Sinjai Haerani Dahlan sampai berita ini diturunkan belum memberikan respon saat dirinya dikonfirmasi.
Hal yang sama dikhawatirkan oleh masyaarakat miskin di Sinjai, Jumiati warga Lappa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah bahkan setia ada anggaran bantuan dirinya tidak pernah tersentuh.
Anak dua orang anak ini yang merupakan janda meminta agar pejabat tidak hanya memanfaatkan anggaran bantuan untuk masyarakat kecil dijadikan kepentingan pribadinya karena itu bukan haknya dan menilai Pj Bupati Sinjai T.R Fahsul Falah ini tidak berhasil mengawal dengan baik Pemerintahan di Sinjai dan dinilai hanya mementingkan kelompok dan pribadinya sendiri.
"Saya saja sekeluarga tidak pernah dapat bantuan Pemerintah apalagi melihat kondisi Pj Bupati ini yang merupakan orang luar tidak mengetahui kondisi Sinjai dan saya khawatir hanya mementingkan dirinya sendiri," ungkapnya.
Sekadar diketahui bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui jika anggaran Rp6,5 miliar untuk program penurunan angka stunting di Sinjai dijalankan oleh Pemerintah bahkan hampir secara keseluruhan anggaran bantuan tersebut sudah terbagi dan dibelanjakan untuk masyarakat tidak diketahui jika bentuknya seperti apa dan siapa penerimanya. (*)
SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
ATAU BERLANGGANAN DI TELEGRAM
Komentar0