INSTINGJURNALIS.COM - Kantor Hukum HICON Law and Policy Strategies digandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadapi gugatan terkait hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kuasa Hukum Pilpres dari KPU, kantor hukum HICON Law and Policy Strategies," kata Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin, Selasa (26/3).
Afifuddin menyampaikan KPU saat ini tengah menyiapkan jawaban dan bukti-bukti untuk persidangan sengketa Pemilu.
"Kami sedang menyiapkan jawaban, bukti-bukti, termasuk strategi menghadapi permohonan pasangan calon nomor urut 1 dan 3," katanya.
Dia juga menyebut KPU sedang menyiapkan strategi menghadapi permohonan dalam gugatan yang dilayangkan kubu paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud terkait PHPU Pilpres 2024.
"Jajaran KPU Prov dan Kab/kota yang disoal juga kami konsolidasikan untuk menyiapkan jawaban dan bukti-bukti," tambah Afifuddin.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 pada Rabu, 27 Maret 2024.
Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024. Beleid itu diteken Ketua MK Suhartoyo itu tertanggal 18 Maret 2023.
"Pemeriksaan pendahuluan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon," bunyi beleid tersebut.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pilpres 2024 sebelum membacakan putusan.
Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret, tetapi argo 14 hari kerja itu sudah terhitung sejak per 25 Maret. Sebab, tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. (CNN)
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0