Imbas Kasus Keracunan MBG, BGN Nonaktifkan 56 Dapur Gizi: Presiden Prabowo Perintahkan Pengawasan Ketat

Ilustrasi 

Instingjurnalis.com, — Pemerintah mengambil langkah tegas menyusul berulangnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi makanan bergizi.

 Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, menjadi prioritas utama. “Kami tidak akan berkompromi terhadap hal yang menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat. Penonaktifan ini adalah bagian dari upaya pencegahan agar insiden serupa tidak terulang,” ujarnya.

Beberapa dapur MBG yang dinonaktifkan antara lain: SPPG Cipongkor Cijambu, Bandung Barat, SPPG Cipongkor Neglasari, Bandung Barat, SPPG Cihampelas Mekarmukti, Bandung Barat, SPPG Tinangkung, Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah).

Seluruh dapur yang dinonaktifkan kini menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk perbaikan sistem, penguatan pengawasan, hingga sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.

“BGN berkomitmen penuh agar kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga. Kami akan memperketat pengawasan dan memastikan dapur-dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan,” tambah Nanik.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan agar seluruh dapur MBG wajib memiliki alat uji (test kit) untuk memastikan makanan yang diproduksi aman sebelum didistribusikan ke sekolah, balita, dan ibu hamil.

 “Kita bangga bisa menjangkau 30 juta penerima, tapi kita juga risau jika masih ada kasus keracunan. Semua dapur harus tertib, punya SOP, alat uji, dan sistem sanitasi yang memadai. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan anak-anak kita,” tegas Presiden Prabowo dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (29/9).

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kelalaian dalam program yang menyangkut kesehatan publik. Evaluasi menyeluruh dan penguatan sistem pengawasan diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG sebagai solusi gizi nasional.