Skema Dugaan Korupsi Harga Mesin Ceklok Sinjai, Iuran Bulanan Capai Rp1,6 Miliar, Praktisi Hukum Minta 4R Diperiksa

Skema dugaan Korupsi dan iuran mesin Ceklok Disdik Sinjai. (Insting)

INSTINGJURNALIS.COM, SINJAI, - Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin absensi sidik jari atau ceklok pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sinjai periode 2019-2022 memasuki babak krusial. Setelah naik dari penyelidikan ke penyidikan, Polres Sinjai kini menunggu satu kunci terakhir audit resmi kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepastian itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Dr. Adi Asrul. "Saat ini masih berada dalam tahap penyidikan di Polres Sinjai dan sedang menunggu hasil audit kerugian negara dari ahli yakni BPK RI," ungkapnya.

Jika audit tersebut keluar, polisi dipastikan akan menetapkan tersangka.

Mengurai Akar Masalah: Dana BOS untuk Barang di Luar Juknis.

Dugaan korupsi ini bukan sekadar pengadaan barang. Ini menyangkut penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN yang diduga tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis).

Data awal diperkuat temuan Inspektorat Kabupaten Sinjai yang menemukan belanja dana BOS di ratusan sekolah tidak sesuai Juknis dengan akumulasi mencapai Rp 800 Juta.

I. Modus yang diduga terjadi secara sistematis:

1. Tidak melalui SIPLah, Pengadaan tidak melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang wajib digunakan untuk belanja BOS.
2. Dugaan Mark-up, Mesin dijual jauh di atas harga pasaran.
3. Dugaan Tekanan Psikologis, Kepala sekolah mengaku merasa tertekan karena adanya surat edaran dan arahan lisan dalam setiap pertemuan di Dinas.
4. Peran Satker Internal, Muncul tim internal yang disebut, 4R Plus.

II. Kronologi 2019: Awal Skema dan Peran 4R Plus.

Pada 2019, saat Dinas Pendidikan dipimpin Andi Jefrianto Asapa (2019-2022), dibentuk satuan kerja internal yang dikenal dengan istilah 4R Plus. Satker ini diduga menjadi otak pengatur setiap kegiatan di Dinas Pendidikan Kab.Sinjai.

Menurut berbagai sumber internal baik dari salah satu penerbit buku sekian lama ini kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sejumlah sekolah yang tidak mau disebutkan namanya, satker ini beranggotakan orang-orang kepercayaan Kadis yang berinisial RS, RJ, RV, RA, dan RM. 

Tugasnya tidak hanya memikirkan kegiatan internal dan eksternal Dinas, tetapi juga membentuk koordinator di setiap kecamatan yang bertugas menagih dan mengarahkan kepala sekolah.

Anggotanya pun membenarkan keberadaan tim tersebut. "Iya kami akui saat itu kami tidak sendiri dalam bentuk satuan kerja yang dipercayakan oleh atasan," ungkap Rijal Kepala UPTD SMPN 1 Sinjai.

 

Salah satu anggota yang dikonfirmasi. Ia menyebut dana dari pihak penyedia seperti Geisa dan penerbit buku kerap mengalir, untuk memanipulasi dikemas dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan dengan berupa proposal.

Terpisah, Kabid SMP Disdik Sinjai Rustan saat ini, membenarkan dirinya bagian dari tim tersebut. "Kalau yang kita sampaikan betul bahwa saya memang bagian dari TIM 4R Pak, tapi kalau persoalan menerima dana saya tidak tahu, karena 4R itu hanya bagian dari singkatan nama kami waktu dulu. Kami adalah relawan dalam mengembangkan Microsoft," ujarnya.

Sementara Rivial, personel 4R lainnya yang diduga menggandakan surat edaran Kadisdik sebagai senjata untuk memuluskan penjualan, belum memberikan respon saat dikonfirmasi.

Arahan yang diberikan satker tersebut: Semua SD dan SMP di Sinjai wajib memiliki mesin ceklok merek Geisa dengan alasan keselarasan dan agar dapat di-maintenance serentak.

Padahal banyak sekolah sebelumnya sudah memiliki mesin ceklok yang masih berfungsi baik tanpa biaya bulanan dan kenapa harus diarahkan untuk membeli kembali dengan merk lain.

"Sebelumnya kami sudah punya mesin ceklok dan berfungsi dengan baik bahkan tanpa harus biaya per bulan. Karena diarahkan agar membeli ceklok lain, terpaksa kami beli menggunakan dana BOS padahal tidak ada di Juknis. Dan ada beban per bulan Rp 250 ribu kami bayar per triwulan, itupun jika bukan dana BOS kita pakai, kami kadang patungan dengan guru yang penerima sertifikasi," ungkap salah seorang kepala sekolah yang enggan disebut namanya.

III. Eksekusi: Mark-up Rp 486 Juta

Data investigasi menunjukkan:

- Jenjang SD: Dari 239 SD di Sinjai, 231 sekolah menganggarkan pembelian dengan harga Rp 4.500.000 / sekolah. Satu sekolah mendapat diskon menjadi Rp 3.500.000 karena keterbatasan dana BOS.

- Jenjang SMP: Dari 46 SMP, 39 sekolah menganggarkan dengan harga sama Rp 4.500.000 / sekolah. Padahal harga pasaran mesin fingerprint merek Geisa yang sama pada tahun tersebut hanya berkisar Rp 2.700.000 / unit.

Selisih Rp 1,8 Juta per unit. Jika dikali 270 sekolah, potensi selisih harga awal saja mencapai Rp 486 Juta.

IV. Bisnis di Balik Layar: Amalia Komputer dan Iuran Bodong Rp 1,6 Miliar

Nama Ramadhan muncul sebagai mitra bisnis yang mewakili Amalia Komputer, penyedia mesin ceklok Geisa. Ia disebut memasarkan langsung ke sekolah atas arahan Dinas.

Setelah mesin terpasang, muncul kewajiban baru yang janggal secara teknis: iuran voucher bulanan.

- Tahap I (24 bulan): Rp 250.000 / sekolah / bulan

- Tahap II (12 bulan): Rp 150.000 / sekolah / bulan (turun setelah banyak protes)

Padahal secara teknis, mesin tipe tersebut tidak membutuhkan voucher bulanan.

Jika diakumulasi, 270 sekolah x Rp 250.000 x 24 bulan = Rp 1,62 Miliar. Belum termasuk tahun ketiga.

Dana iuran ini diduga disetorkan ke koordinator kecamatan, lalu ke Dinas Pendidikan.

V. Penyidikan: 291 Orang Diperiksa

Polres Sinjai telah mengklarifikasi 291 orang, terdiri dari bendahara SD dan SMP, kepala sekolah, hingga pejabat Dinas Pendidikan termasuk mantan Kadis Andi Jefrianto Asapa.

Tahap penyidikan saat ini fokus mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya sesuai KUHAP.

Pengamat hukum Dedi Rawan, S.H. menilai konstruksi perkara ini adalah persekongkolan dan meminta penyidik agar juga memeriksa oknum yang tergabung dalam bentuk TIM 4R.

"Saya sangat yakin perkara ini pasti berakhir ke pengadilan dan banyak tersangka setidaknya 5 orang. Karena ada peran yang menyuruh, yang mengarahkan, yang menagih, yang menyediakan barang, dan yang menerima manfaat," ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan pola adanya satker, koordinator kecamatan, dan mitra bisnis, jeratan pasal berpotensi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 KUHP tentang penyertaan.

Kini publik Sinjai menunggu hasil audit BPK RI yang akan menentukan besaran kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 2,4 Miliar (akumulasi selisih harga + iuran bulanan + temuan Inspektorat Rp 800 Juta).

Penulis : Lukman Sardy

Editor   : INSTING JURNALIS

- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS   

- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP