Tertundanya pelaksanaan BPJS Gratis itu bahkan sudah berhembus dilakalangan masyarakat Sinjai. Teranyar, mereka mengungkapkan rasa kekecewaannya.
Anggota Komisi II DPRD Sinjai, H Abd Salam Dg. Bali mengatakan pihaknya akan mendesak Pemkab Sinjai dan pihak BPJS terkait hal itu.
“Akan kami bicarakan dengan pimpinan untuk kita rapat kerja terkait masalah ini, dan mungkin kita akan melakukan kunjungan atau kita undang pihak BPJS ke Kantor untuk rapat kerja,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (21/3/2018).
Lebih jauh Dg Bali mengatakan, dalam waktu dekat jadwal rapat kerja dilaksanakan untuk membicarakan polemik itu.
"Secepatnya disampaikan juga Pejabat Bupati, maka paling tidak minggu depan kita akan rapat kerja, Insya Allah," tuturnya.
“Sebenarnya yang harus banyak melaksanakan rapat kerja itu Komisi I, bukan dari kami-kami dari Komisi II atau apa, tetapi itupun akan kami sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti apa yang telah kita setujui sebelumnya," tambah Dg Bali.
Sekedar diketahui, keputusan tersebut melalui voting saat paripurna. Ketua Komisi I DPRD Sinjai, A. Sabir dari Fraksi Golkar, mengungkapkan, sejak pembahasannya kemarin mulai di Komisi I sampai dibawa ke pleno, Fraksi Golkar bukan menolak BPJS gratis tetapi yang ditolak itu karena anggarannya tidak ada di APBD pokok.
Jadi sebelum APBD perubahan Fraksi Golkar menyarankan supaya dilakukan pemutakhiran data dulu, nanti di perubahan baru dimasukkan.
"Tetapi saat itu terkesan dipaksakan untuk digunakan secepatnya, itu sebenarnya bagus karena demi kepentingan umum, tapi kan ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, itu nyata-nyata kalau belum disahkan dan ditetapkan tidak boleh digunakan itu anggaran," ungkapnya.
Terkait dengan BPJS gratis yang belum terlaksana sampai sekarang, itu tadi bahwa dihubungkan dengan saran dari Fraksi Golkar bahwa didahulukan dulu pendataan sebelum masuk di APBD perubahan.
“Ini, dia mau paksakan sedangkan datanya sampai hari ini tidak ada” kemarin waktu Forum SKPD di gedung pertemuan, saya tanya Dinas Sosial, baru 50 persen Kepala Desa memasukkan data," kata Sabir.
Namun karena voting saat paripurna, keputusan itu konsekwensinya harus diterima, pihaknya hanya mendorong agar secepatnya diberlakukan, ini sebenarnya kenapa mandek, mungkin tidak ada semacam pertemuan dulu seperti pelatihan orang yang akan mendata.
Kalau hanya diperintahkan dengan surat kepada aparat Pemerintah Desa, itu tidak efektif, kan lucu kalau Fraksi Golkar mati-matian lagi yang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat datanya, akan tetapi Fraksi yang mendukung kemarin untuk diberlakukan BPJS gratis tidak ada reaksi.
"Jadi yang sebenarnya dia (fraksi yang mendukung-red) yang harus mendorong agar datanya secepatnya rampung. Baru satu minggu kemarin yang saya tahu datanya baru 50 persen dan jika ada aspirasi masyarakat yang masuk terkait itu maka secepatnya akan dirapat kerjakan," imbuhnya. (*)
Editor : Dimas