 |
| Nurdin Abdullah - Andi Sudirman |
INSTINGJURNALIS.com, MAKASSAR -Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman yang saat ini belum genap 100 hari, namun sudah dibayangi ancaman hak interpelasi DPRD.
Pasalnya, DPRD geram dengan tingkah Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dianggap telah mengambil alih kewenangan gubernur, wakil gubernur dan kepala dinas. Bahkan dinilai rentan menimbulkan konflik di internal birokrasi pemerintahan dan pihak legislatif.
Anggota DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga, mengatakan keberadaan TP2D akan menjadi kendala jika terlalu jauh memasuki wilayah teknis pemerintahan.
“Sebenarnya di satu sisi ada bagusnya menjadi sarana pak Gubernur, tapi akan menjadi kendala jika dia (TP2D) terlalu jauh memasuki wilayah teknis yang sebenarnya tidak menjadi areanya,” tegas Fachruddin saat dikonfirmasi, Kamis (1/11/2018) dikutip dari Gosulsel.com.
Keberadaan TP2D memang menjadi ancaman pemerintahan, lantaran baru-baru saja dibentuk sudah menimbulkan polemik di internal pemerintahan.
Bahkan belakangan muncul desas-desus bahwa OPD di lingkup Pemprov berseta legislatif tidak lagi harmonis dengan Gubernur, Wagub dan TP2D, pasalnya ada indikasi TP2D terlalu jauh memasuki wilayah teknis pemerintahan yang mestinya adalah tanggung jawab OPD.
Olehnya Fachruddin Rangga menegaskan perlu ada batasan TP2D, sehingga tidak terlalu jauh mencampuri urusan yang sama sekali tidak berkaitan dengan keberadaannya.
“Barangkali perlu batasan tugas TP2D supaya tidak menganggu wilayah inspektorat, kan di tingkat pengawas ada inspektorat dan di tingkat perencanaan ada TPAD,” tuturnya.
Diapun menegaskan, jika rakyat mendesak dewan mengajukan hak interpleasi, akibat tidak berhentinya polemik TP2D tersebut, Fachruddin menegaskan bahwa hal itu adalah hal yang wajar, dan wakil rakyat memang memiliki tanggung jawab untuk menerima aspirasi masyarakat.
Sumber : Gosulsel
Editor : Ardy