 |
| ILUSTRASI (Halopantura.com) |
Kondisi tersebut akan menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan DPRD akan carut. Beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pun belum terbentuk, seperti komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, dan badan pembentukan peraturan daerah.
"Tentu hal ini akan memperlambat kerja legislatif, karena legislatif baru dapat bekerja ketika pimpinan sudah ditetapkan," kata Sudri S.Sos, Ketua PMII Cabang Bone.
Selain dari pada belum ditetapkannya pimpinan definitif, terbentuknya AKD, dan fraksi-fraksi, kata dia, sejatinya masyarakat sudah menunggu kiprah anggota dewan usai dilantik. Terlebih, setelah anggota dewan dilantik, tugas dan wewenangnya langsung melekat dalam jabatannya.
"Anggota dewan harus menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, terutama menerima aspirasi masyarakat. Begitu pula menjalankan tiga fungsinya yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan," ujarnya.
Terlepas dari itu, belum dilantiknya ketua DPRD Bone sangat jelas jika ketua Partai Golkar Bone lebih mementingkan kelompoknya kebanding kepentingan rakyat.
"Sudah jelas bahwa pemerintah kesampingkan kepentingan rakyat, sehingga pimpinan legislatif belum didefenitikan. Selain itu, sikap penguasa politik lokal Partai Golkar di Bone, lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya dan mengesampingkan kepentingan rakyat itu sendiri, yang mana polemik pelantikan ketua DPRD Bone sangat dipolitisir sehingga rakyat dikorbankan," lanjut Sudri juga salah satu aktivis di Bone.
Olehnya, lanjut Sudri. "Sikap Partai Golkar tidak konsisten dan rela mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan kelompoknya sehingga sikap menghambat pelantikan definitif ketua DPRD Bone masih terkatung katung. PMII serukan kepada masyarakat agar tidak lagi percaya dengan sikap dan langkah politik Golkar di Bone dimana tidak berpihak ke rakyat, dan jika dibiarkan akan merugikan kader partainya,"
Sebelumnya diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mempercayakan Irwandi Burhan menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone. Namun diduga ada kepentingan politik, hingga saat ini penetapan defenitif Pimpinan DPRD Bone belum dilakukan.
Dimana Irwandi, diberi mandat memimpin lembaga legislatif. Bahkan SK (Surat Keputusan) pimpinan DPRD telah diserahkan Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartanto ke Nurdin Halid selaku Ketua DPD Golkar Sulsel bersamaan dengan SK pimpinan DPRD di 10 daerah di Sulsel, Sabtu 13 September kemarin.
(Muhammad Ram)